PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya adab dan marwah Melayu sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan era digital.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Halal Bihalal yang digelar Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (19/4/2026).
Dalam sambutannya, Norsan menyebut budaya Melayu bukan sekadar warisan, tetapi sistem nilai yang berakar pada adab dan tuntunan Ilahi. Ia mengingatkan agar identitas tersebut tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang cepat.
“Budaya Melayu berpondasi pada adab. Ini adalah pegangan hidup yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Adat harus tetap membumi, namun puncaknya mengarah pada tuntunan Ilahi,” ujarnya.
Acara tersebut juga diisi dengan sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari pembacaan ayat suci Al-Qur’an, pemotongan “Nasi Adab”, hingga peluncuran aplikasi Pantunin AI dan buku Dayak-Melayu, Satu Darah, Dua Dunia.
Norsan turut menyoroti kesenian tradisional Tundang yang dinilainya sebagai media komunikasi masyarakat Melayu yang sarat nilai dan etika. Ia berharap kesenian tersebut terus diwariskan kepada generasi muda.
Di sisi lain, ia mengingatkan tantangan era digital yang ditandai maraknya disinformasi dan ujaran kebencian. Ia meminta MABM berperan sebagai penyeimbang dengan menghadirkan informasi yang menyejukkan.
“MABM harus menjadi jembatan antara nilai luhur masa lalu dan masa depan modern. Jangan sampai generasi muda kehilangan jati diri,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung persiapan Festival Melayu Serumpun 2026 yang akan digelar di Pontianak. Ia berharap ajang tersebut tidak hanya menonjolkan kemegahan acara, tetapi juga memperlihatkan keelokan adab Melayu di tingkat internasional. Kawasan Waterfront City dan Rumah Melayu didorong menjadi ikon wisata berbasis budaya.
Sementara itu, Ketua Umum MABM Kalbar, Chairil Effendy, menyampaikan bahwa organisasinya akan terus berperan sebagai pelestari budaya sekaligus mitra kritis pemerintah.
Sejak berdiri pada 1997, MABM telah melakukan berbagai upaya pelestarian budaya, termasuk pembangunan rumah adat di sejumlah daerah, penyelenggaraan festival budaya, serta pendirian Museum Melayu di Pontianak pada 2025.
“MABM berkomitmen menjaga marwah Melayu sekaligus mendukung pembangunan daerah, namun tetap menjalankan fungsi kontrol sosial agar pemerintahan berjalan sesuai nilai moral,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh, kepala daerah, serta perwakilan Forkopimda di Kalimantan Barat. Melalui momentum tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah dan lembaga adat semakin kuat dalam menjaga keharmonisan dan keberagaman di Kalbar.
