PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membuka Musrenbang RKPD 2027 dengan menegaskan pentingnya penguatan daya saing daerah yang inklusif dan berkelanjutan sebagai fondasi transformasi pembangunan.
Dalam forum yang dihadiri unsur Forkopimda, pemerintah pusat, serta kepala daerah se-Kalbar, Norsan menyebut 2027 sebagai fase krusial RPJMD 2025–2029 dengan fokus pada penguatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, pemerataan layanan dasar, konektivitas, dan tata kelola.
Ia memaparkan capaian ekonomi Kalbar 2025 yang tumbuh 5,39 persen, di atas rata-rata nasional, dengan tingkat kemiskinan 6,16 persen.
Namun, tantangan besar masih dihadapi dari sisi pembiayaan, di mana kebutuhan pembangunan mencapai Rp116,17 triliun, jauh di atas kapasitas fiskal daerah sekitar Rp5,59 triliun.
“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Perlu kolaborasi dengan swasta dan dukungan pemerintah pusat,” ujarnya.
RKPD 2027 sendiri mencakup 325 program, 1.086 kegiatan, dan 3.254 sub-kegiatan, serta ribuan usulan dari DPRD dan kabupaten/kota. Arah kebijakan difokuskan pada modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, dan penguatan konektivitas.
Sejumlah proyek strategis diusulkan ke pemerintah pusat, seperti pembangunan Jembatan Kapuas 3, tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing, jalan perbatasan, hingga pengembangan bandara dan SPAM regional.
Dalam kesempatan itu, Norsan juga meluncurkan inovasi DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dari desa. Hingga 2025, tercatat 1.045 desa mandiri dan 529 desa maju di Kalbar.
Mengakhiri arahannya, Norsan menekankan pentingnya konsistensi perencanaan, kedisiplinan program, dan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan 2027 benar-benar berdampak pada masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.
