PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ajakan itu disampaikan menyusul capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang naik menjadi 72,09 pada 2025, tertinggi sepanjang sejarah provinsi tersebut.
Komitmen itu disampaikan Ria Norsan saat membuka Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan IPM Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (2/7).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Kalbar dalam kategori IPM Tinggi.
“Alhamdulillah, IPM Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Norsan.
Meski mencatat rekor baru, Norsan menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan angka statistik. Menurutnya, indikator utama adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendorong kenaikan IPM, Pemprov Kalbar memperkuat program pada tiga dimensi utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan program internet gratis untuk sekolah, mendukung pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta menggulirkan Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).
“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong,” tegasnya.
Pada sektor kesehatan, pemerintah fokus mengembangkan lima rumah sakit regional, memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan layanan kesehatan primer, mempercepat penurunan stunting, serta menekan angka kematian ibu dan bayi.
Sementara pada sektor ekonomi dan standar hidup layak, berbagai program diarahkan pada pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Menurut Norsan, seluruh program tersebut harus berjalan secara terpadu karena saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu,” katanya.
Ia juga meminta Satgas Percepatan IPM bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun rencana aksi yang terukur disertai sistem monitoring dan evaluasi.
Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, menyebut meski IPM Kalbar masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru melampaui rata-rata nasional.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan peningkatan IPM harus difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, integrasi data antarinstansi menjadi faktor penting agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.
Menurut Saichudin, BPS juga tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai indikator ekonomi dan sosial, termasuk untuk mendukung percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat.
“Kami mengajak seluruh stakeholder mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
