MEDAN – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono membawa aspirasi bersama pemerintah kota di Kalimantan ke forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Regional Kalimantan, Edi menegaskan perlunya perhatian lebih besar dari pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
Menurut Edi, kota-kota di Kalimantan saat ini menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan.
“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah perlunya reformulasi kebijakan Transfer Keuangan Daerah dalam APBN agar lebih berkeadilan. Ia menilai besaran transfer seharusnya mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, karakteristik perkotaan, serta kebutuhan pelayanan publik.
“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” katanya.
Komwil V APEKSI juga mendorong penguatan Dana Bagi Hasil (DBH), pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mencerminkan kondisi perkotaan, termasuk indeks kemahalan konstruksi, tingkat urbanisasi, dan beban pelayanan masyarakat.
Di sektor kesehatan, Edi meminta pemerintah pusat meninjau kembali skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai berpotensi menambah beban fiskal pemerintah daerah.
“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah kota se-Kalimantan juga mengusulkan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang direncanakan berlaku mulai 2027. Menurut Edi, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi riil masing-masing daerah, terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pembahasan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Edi menegaskan manfaat pembangunan nasional tersebut harus dirasakan seluruh kota di Kalimantan, bukan hanya daerah penyangga langsung. Ia mendorong penguatan konektivitas, logistik, tenaga kerja, hingga pengembangan ekonomi regional agar seluruh wilayah memperoleh dampak positif.
“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan pembangunan, Komwil V APEKSI mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, meliputi peningkatan Jalan Trans-Kalimantan, kajian pembangunan jalan tol, jaringan kereta api, penambahan rute penerbangan, hingga perluasan jaringan telekomunikasi.
Persoalan ketahanan energi juga menjadi perhatian. Pemerintah pusat diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan agar distribusinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Edi berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam Rakernas XVIII APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kondisi daerah.
“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya.
