PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap rencana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Salah satu syarat yang masih harus dipenuhi adalah ketersediaan lahan minimal 10 hektare.
Dukungan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menerima silaturahmi perdana Rektor IAIN Pontianak Prof Wajidi Sayadi di Masjid An-Na’im, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wajidi menyampaikan sejumlah agenda pengembangan kampus, termasuk rencana alih status IAIN Pontianak menjadi UIN.
Menurut Wajidi, proses tersebut kini menyisakan satu persyaratan, yakni ketersediaan lahan minimal 10 hektare.
“IAIN Pontianak saat ini tinggal menyisakan satu persyaratan untuk alih status menjadi UIN, yakni ketersediaan lahan minimal 10 hektare,” ujar Wajidi.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat membantu memenuhi kebutuhan lahan tersebut sehingga proses transformasi kelembagaan IAIN Pontianak dapat segera diwujudkan.
Ria Norsan menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai perubahan status IAIN menjadi UIN akan memperkuat peran pendidikan tinggi keagamaan Islam sekaligus pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Barat.
“Saya sangat mendukung sekali IAIN Pontianak untuk berubah menjadi UIN Pontianak. Mudah-mudahan bisa terwujud,” kata Ria Norsan.
Menurut dia, Pemprov Kalbar siap memberikan dukungan agar rencana tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat.
Silaturahmi ini menjadi awal penguatan sinergi antara Pemprov Kalbar dan IAIN Pontianak, terutama dalam mendorong pengembangan pendidikan tinggi dan percepatan proses alih status menjadi UIN.
Jika terealisasi, perubahan status tersebut diharapkan memperluas ruang pengembangan akademik IAIN Pontianak dan meningkatkan kontribusinya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Kalimantan Barat.
