PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak ingin pembangunan infrastruktur hanya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah mulai menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk membiayai sejumlah proyek prioritas.
Upaya itu dilakukan melalui penyusunan Bluebook Infrastruktur, dokumen yang akan memuat daftar proyek infrastruktur prioritas sekaligus kajian kelayakan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber.
Pembahasan Bluebook Infrastruktur dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar dalam Rapat Program Prioritas Kajian Bluebook Infrastruktur di Ruang Audio Visual Bapperida Kalbar, Rabu (30/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala Bapperida Kalbar Linda Purnama dan diikuti sejumlah perangkat daerah, akademisi, peneliti, perekayasa, serta perencana.
Linda mengatakan, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kalbar masih besar. Infrastruktur menjadi salah satu fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Namun, kemampuan fiskal daerah memiliki batas. Sementara itu, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN juga harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai daerah.
“Karena kebutuhan pembangunan infrastruktur cukup besar, sementara kemampuan fiskal kita terbatas, maka perlu ada strategi pembiayaan lain,” ujar Linda.
Menurut dia, Bluebook menjadi salah satu instrumen untuk menyiapkan proyek infrastruktur agar lebih matang sebelum ditawarkan kepada calon sumber pembiayaan.
Proyek yang masuk dalam dokumen tersebut akan dikaji secara lebih komprehensif, mulai dari kebutuhan pembangunan hingga aspek kelayakan pembiayaan.
Dengan kajian tersebut, proyek prioritas diharapkan tidak hanya siap secara perencanaan, tetapi juga memiliki dasar yang kuat untuk memperoleh dukungan pendanaan.
Sumber pembiayaan yang dijajaki pun tidak hanya berasal dari APBD dan APBN. Pemprov Kalbar membuka peluang kerja sama dengan lembaga pembiayaan, mitra pembangunan, maupun skema kerja sama pembangunan lainnya.
“Harapannya, proyek-proyek yang masuk Bluebook ini bisa memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber,” kata Linda.
Dalam rapat tersebut, Bapperida bersama perangkat daerah terkait juga mulai menentukan program infrastruktur yang akan menjadi prioritas kajian.
Pembahasan melibatkan Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kalbar, akademisi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, serta peneliti, perekayasa, dan perencana di lingkungan Bapperida Kalbar.
