PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membantah kabar yang menyebut dirinya diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta pihak yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut bertanggung jawab apabila kabar itu terbukti tidak benar.
Isu penangkapan Norsan sebelumnya beredar pada Sabtu (21/11/2026). Informasi tersebut muncul melalui salah satu situs media di Pontianak dan kemudian menyebar luas di media sosial.
Kabar itu juga dikaitkan dengan peristiwa keributan yang disebut terjadi di bandara. Namun, informasi mengenai penangkapan tersebut belum disertai konfirmasi resmi dari pihak KPK.
Di tengah beredarnya isu tersebut, Norsan justru terlihat menjalankan sejumlah agenda pemerintahan di Pontianak pada Minggu (22/11/2026).
Norsan Hadiri Dua Agenda di Pontianak
Pada Minggu pagi, Norsan menghadiri puncak peringatan HUT ke-50 RSUD dr. Soedarso Pontianak. Setelah itu, ia melanjutkan agenda dengan menghadiri pembukaan Festival Melayu XIV 2026 di GOR Terpadu Pontianak.
Kehadiran Norsan dalam dua kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dirinya masih menjalankan aktivitas pemerintahan di Pontianak di tengah beredarnya kabar penangkapan oleh KPK.
Minta Penyebar Informasi Bertanggung Jawab
Saat dikonfirmasi usai membuka Festival Melayu XIV 2026, Norsan secara tegas membantah kabar penangkapan tersebut. Ia meminta agar informasi itu ditelusuri dari pihak yang pertama kali menyebarkannya.
“Jadi gini, tanyakan kepada yang pertama menyebarkan kabar itu, ya. Fakta Kalbar. Fakta Kalbar, kan CO-nya namanya Andi Wai. Tanyakan kepada dia. Kalau memang itu berita fitnah, dia harus bertanggung jawab,” ujar Norsan, Minggu (22/11/2026).
Ia menegaskan, penyebaran informasi yang belum terverifikasi harus menjadi perhatian. Terlebih, kabar yang menyangkut pejabat publik dapat memicu keresahan dan menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Beredar Luas di Media Sosial
Informasi mengenai dugaan penangkapan Norsan oleh KPK juga ramai diperbincangkan di media sosial. Penyebarannya berlangsung meski belum terdapat konfirmasi resmi yang menguatkan kabar tersebut.
Norsan meminta agar persoalan ini ditelusuri hingga ke sumber awal penyebaran informasi. Ia juga berharap pihak yang memublikasikan kabar tersebut memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan pemberitaannya apabila terbukti tidak benar.
Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya verifikasi informasi sebelum sebuah kabar disebarluaskan, terutama informasi yang menyangkut pejabat publik dan lembaga penegak hukum.

















