JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Sidang tersebut digelar untuk menyampaikan Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 DPD RI.
Ria Norsan berharap bertambahnya usia DPD RI diikuti dengan semakin kuatnya peran para senator dalam menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional.
“Alhamdulillah, hari ini kita menghadiri ulang tahun DPD RI yang ke-22. Semoga dengan usia yang semakin matang, para senator dari daerah semakin solid memperjuangkan aspirasi daerah masing-masing demi kemajuan daerah,” ujar Norsan.
Menurut Norsan, DPD RI memiliki posisi strategis bagi pemerintah daerah, termasuk dalam mengawal kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
Ia berharap para senator asal Kalbar dapat terus mengawal sejumlah kepentingan daerah, terutama terkait dukungan pembiayaan pembangunan dan percepatan pembangunan infrastruktur.
“DPD RI adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kami di Kalbar tentu sangat berkepentingan dengan kinerja DPD RI, terutama dalam memperjuangkan dana perimbangan dan percepatan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Norsan juga menyoroti kondisi geografis Kalbar yang memiliki wilayah perbatasan serta sejumlah daerah yang menghadapi keterbatasan akses dan layanan pembangunan.
Karena itu, ia berharap sinergi pemerintah daerah dengan DPD RI dapat diperkuat untuk memastikan kebijakan nasional turut menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kalbar memiliki tantangan geografis yang besar. Kami membutuhkan dukungan DPD RI untuk memastikan kebijakan nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan daerah 3T,” ujarnya.
Ia mengatakan kehadirannya dalam sidang tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan DPD RI.
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 DPD RI tersebut turut dihadiri pimpinan MPR dan DPR RI, menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur se-Indonesia, serta anggota DPD RI.
Dalam sidang tersebut juga dilakukan penyerahan Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 secara simbolis kepada perwakilan pemerintah daerah dan lembaga negara.
