PONTIANAK – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Suib, menantang DPR RI untuk menunjukkan konsistensi dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut dia, ketegasan parlemen dalam menyikapi polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diikuti langkah konkret menindaklanjuti putusan MK tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
Suib menilai, DPR RI tidak boleh hanya menunjukkan respons cepat terhadap persoalan yang berkaitan dengan dinamika politik nasional. Parlemen juga harus memastikan setiap putusan MK yang menyangkut kepentingan demokrasi dan tata negara ditindaklanjuti melalui pembentukan regulasi.
“Saya menantang teman-teman di parlemen pusat untuk menindaklanjuti Putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal secara konsisten, sebagaimana ketegasan yang ditunjukkan dalam menyikapi persoalan Wakil Presiden Gibran. Jangan sampai DPR hanya reaktif terhadap isu personal atau dinamika politik jangka pendek, tetapi lambat dalam menindaklanjuti putusan MK yang menyangkut masa depan demokrasi kita,” kata Suib, Senin (16/11/2026).
Wakil Ketua DPD Hanura Kalbar tersebut mengatakan, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan momentum penting untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Dalam putusan itu, MK menetapkan pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Pemilu Nasional mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI.
Adapun Pemilu Lokal meliputi pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Kedua pemilu tersebut dilaksanakan dalam rentang waktu yang berbeda, dengan Pemilu Lokal digelar 2 hingga 2,5 tahun setelah pelantikan pejabat hasil Pemilu Nasional.
Menurut Suib, perubahan tersebut bukan sekadar persoalan pengaturan jadwal pemilu. Pemisahan kontestasi diharapkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi, memperkuat pengawasan, serta memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menilai calon pemimpin berdasarkan persoalan dan kebutuhan daerah.
Dia mengemukakan tiga alasan pentingnya DPR RI segera menindaklanjuti putusan tersebut melalui revisi Undang-Undang Pemilu.
Pertama, memperbaiki proses verifikasi persyaratan calon. Suib menilai, penyelenggaraan pemilu secara serentak dengan banyak kontestasi memberikan beban besar bagi penyelenggara, terutama dalam pemeriksaan administrasi dan pengawasan pencalonan.
Dengan pemisahan jadwal, KPU dan Bawaslu diharapkan memiliki waktu lebih memadai untuk melakukan verifikasi secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Kedua, meningkatkan kualitas demokrasi daerah. Selama ini, isu dan kontestasi politik nasional kerap mendominasi perhatian publik. Akibatnya, persoalan pembangunan daerah dan rekam jejak calon kepala daerah maupun anggota DPRD berpotensi kurang mendapat perhatian.
Pemisahan pemilu diharapkan membuat masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk mencermati program, kapasitas, dan rekam jejak para kandidat di daerah.
Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap konstitusi. Suib mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus menjadi landasan dalam penyusunan regulasi kepemiluan.
Karena itu, pembahasan revisi UU Pemilu, termasuk pengaturan masa transisi, perlu dilakukan secara matang agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum menjelang Pemilu 2029.
Suib menambahkan, pembenahan sistem pemilu harus menjadi bagian dari agenda besar perbaikan tata kelola demokrasi, termasuk penguatan pengawasan dan transparansi proses pencalonan.
“Publik menunggu pembuktian bahwa ketegasan parlemen dalam mengawal putusan peradilan merupakan bentuk komitmen menjaga konstitusi, bukan sekadar respons terhadap dinamika politik sesaat. Karena itu, norma transisi dan penguatan verifikasi calon harus segera dibahas dalam revisi UU Pemilu,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalbar tersebut.













