banner 468x60
INFO PEMPROV KALBAR

Pemprov Kalbar Minta BUMD Perkuat Tata Kelola dan Tingkatkan Kinerja Keuangan

×

Pemprov Kalbar Minta BUMD Perkuat Tata Kelola dan Tingkatkan Kinerja Keuangan

Sebarkan artikel ini

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola perusahaan, dan mengoptimalkan potensi usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalbar Hendra mengatakan, BUMD memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian, meningkatkan pelayanan publik, mengelola potensi sumber daya daerah, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi BUMD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (18/11/2026).

Menurut Hendra, BUMD tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan komersial. Perusahaan daerah juga harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam konteks pembangunan Kalimantan Barat, BUMD diharapkan mampu mengambil peran dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial, memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi, serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk meningkatkan peran tersebut, Hendra menyampaikan lima arahan kepada komisaris, dewan pengawas, dan direksi BUMD.

Pertama, menyusun dan menjalankan rencana bisnis yang realistis serta berorientasi pada pertumbuhan. Kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan profitabilitas. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan modal dan aset perusahaan.

Selanjutnya, menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, serta mengembangkan inovasi dan diversifikasi usaha secara selektif agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Hendra juga meminta perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD memperkuat koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing perusahaan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi perusahaan, sehingga pembinaan dan kebijakan pemerintah daerah dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi, bertukar gagasan, dan memperkuat komitmen dalam mendorong pengelolaan BUMD yang profesional serta berdaya saing.

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar, para asisten bidang perekonomian dan pembangunan kabupaten/kota se-Kalbar, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta komisaris, dewan pengawas, dan direksi BUMD.

Hadir pula narasumber Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A., dan moderator Dr. Muhammad Fahmi, S.E., M.M.

Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar berharap BUMD semakin profesional dan kompetitif, sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Rfa/ica)