PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengingatkan seluruh aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar menjaga integritas serta menjalankan setiap tahapan pekerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pesan tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi, melainkan instrumen strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Mulai dari ketepatan waktu pelaksanaan program, kualitas pekerjaan, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Tugas Bapak dan Ibu sangat menentukan waktu pelaksanaan, kualitas, dan kuantitas hasil pembangunan yang nantinya dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Krisantus menegaskan, proses pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Terlebih, perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah memantau sekaligus menilai kinerja pemerintah.
Ia mengingatkan agar aparatur tidak menyalahgunakan kewenangan maupun mengambil keputusan yang bertentangan dengan aturan.
“Saya tidak ingin Bapak dan Ibu memakai rompi oranye. Pekerjaan ini memang memiliki risiko, tetapi risiko tersebut bisa kita hindari apabila seluruh proses dijalankan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Saya ingin kita semua bekerja dengan tenang dan selamat,” tegasnya.
Ia juga memastikan pemerintah provinsi akan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada aparatur yang menjalankan tugas secara benar.
“Sebagai pemimpin, saya akan berupaya melindungi dan mengayomi pegawai yang bekerja dengan baik. Siapa pun orangnya, selama menjalankan tugas dengan benar dan sesuai aturan, tentu harus kita lindungi,” katanya.
Selain integritas, Krisantus menyoroti pentingnya kualitas perencanaan dan percepatan proses pengadaan. Ia meminta perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga memastikan pekerjaan menghasilkan kualitas yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keterlambatan proses pengadaan dapat mempersempit waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga berisiko menurunkan kualitas hasil pembangunan dan memicu persoalan administrasi anggaran.
“Kalau bisa, pekerjaan dimulai lebih awal. Jangan menunggu sampai mendekati akhir tahun. Semakin cepat proses pengadaan dilaksanakan, semakin panjang waktu yang dimiliki penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta perangkat daerah memperkuat koordinasi, khususnya antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan daerah, agar tidak terjadi keterlambatan yang berujung pada pekerjaan tidak selesai atau tunda bayar.
Di sisi lain, Krisantus mendorong UKPBJ memperkuat perannya sebagai pusat keunggulan pengadaan atau Center of Excellence. UKPBJ diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat konsultasi, pendampingan, dan pembinaan bagi seluruh perangkat daerah.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan juga dinilai penting agar aparatur mampu mengikuti perkembangan regulasi dan sistem pengadaan pemerintah.
Penguatan tata kelola tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, LKPP telah menetapkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai salah satu indikator meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026–2029.
“UKPBJ harus menjadi tempat bagi perangkat daerah untuk berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan. Apabila ditemukan kelemahan dalam proses pengadaan, segera berikan rekomendasi perbaikan. Jangan menunggu sampai muncul persoalan,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar berharap kualitas tata kelola pengadaan semakin meningkat, sehingga penggunaan anggaran pemerintah berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan serta masyarakat Kalimantan Barat.

















