PONTIANAK — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat masih tertinggal dari provinsi lain, bahkan menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan.
IPM Kalbar saat ini tercatat di angka 71,19, menempatkannya di peringkat ke-30 dari 38 provinsi secara nasional.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menyoroti capaian tersebut sebagai sinyal serius perlunya kerja kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
“Secara regional Kalimantan, Kalbar masih berada di posisi paling buncit. Bahkan Kalimantan Utara yang baru terbentuk sudah melampaui kita. Ada provinsi di Papua yang IPM-nya lebih tinggi dari kita,” ujar Norsan, Minggu (15/6/2025).
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bergotong royong memperbaiki kondisi tersebut.
“Mari kita perjuangkan agar ke depan IPM Kalbar bisa naik. Minimal ke posisi dua se-Kalimantan dan peringkat 15 nasional. Saat ini kita di urutan ke-30, mudah-mudahan bisa masuk ke 20 besar,” tegasnya.
Norsan menjelaskan, ada empat indikator utama yang memengaruhi IPM, yakni pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur. Ia menilai pendidikan masih menjadi tantangan terbesar, terutama dalam menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah.
“Jumlah warga yang tidak tamat SD sudah kecil. Tapi untuk tingkat SMA, angka putus sekolah kita masih tinggi,” ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah itu, Norsan mendorong program pendidikan kesetaraan melalui Paket A, B, dan C agar masyarakat tetap bisa menempuh pendidikan formal meskipun sudah tidak lagi usia sekolah.
“Kita akan galakkan program kesetaraan. Tidak mungkin menyuruh mereka sekolah reguler lagi karena banyak yang sudah dewasa. Nanti ini akan kami jalankan lewat Dinas Pendidikan,” katanya.
Ia juga berharap dukungan dari organisasi masyarakat, termasuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), untuk ikut membantu mengatasi persoalan pendidikan di Kalbar.
“Mudah-mudahan kehadiran PSMTI bisa bersinergi dengan Pemprov Kalbar. Kita sangat terbuka untuk kolaborasi,” tutup Norsan.
