PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengeksekusi anggaran tahun 2026. Ia menyoroti keterlambatan pelaksanaan sejumlah program pada 2025 yang harus menjadi bahan evaluasi.
“Kepala dinas dan kepala badan yang menerima DPA saya harap segera mempelajari, mencermati, dan melaksanakan. Jika ada yang belum jelas, segera dikoordinasikan,” kata Edi usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Jumat, 2 Januari 2026.
Menurut Edi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan investasi strategis bagi pembangunan kota. Pemanfaatannya harus bermuara pada kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Momentum awal tahun, kata dia, semestinya menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara.
“Saya berharap 2026 ini ASN bekerja dengan ikhlas dan semangat, berpegang pada prinsip pelayanan prima. Saya tidak ingin ada persoalan hukum akibat kelalaian atau kesalahan,” ujarnya.
Pada 2026, Pemerintah Kota Pontianak melakukan realokasi anggaran sebagai respons atas kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Kendati demikian, Edi menegaskan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia meminta OPD berinovasi agar program pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Edi juga mengingatkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2025. Ia menyebut Badan Pemeriksa Keuangan biasanya mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah pada akhir Januari.
“Saya minta administrasi dirapikan. Untuk pengadaan, cek barangnya—ada atau tidak, berfungsi atau tidak. Proyek-proyek harus dituntaskan,” kata dia.
Selain soal anggaran, Edi menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi sepanjang 2025 dan perlu mendapat perhatian serius pada 2026. Salah satunya mitigasi bencana, khususnya banjir rob yang diperkirakan mencapai ketinggian hingga dua meter pada Januari.
“Desember kemarin sudah 1,8 meter. Kita harap tidak dibarengi hujan dan angin,” ujarnya.
Ia juga menyinggung tingginya angka kebakaran rumah yang mencapai 87 kasus, dengan sekitar 80 persen bangunan dilaporkan habis terbakar. Di samping itu, kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menimbulkan korban jiwa turut menjadi catatan penting pemerintah kota ke depan.
