PONTIANAK – Media sosial pemerintah dituntut tidak lagi menunggu isu membesar sebelum memberikan penjelasan. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya pola komunikasi yang proaktif dan responsif dalam pengelolaan kanal digital pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat membuka bimbingan teknis pengelolaan konten dan media sosial di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, pergeseran perilaku masyarakat di era digital membuat pemerintah harus lebih cepat membaca situasi dan memahami isu yang berkembang. Media sosial, kata dia, harus dimanfaatkan sebagai ruang dialog, bukan sekadar etalase kegiatan.
“Kalau sudah viral baru dijawab, itu reaktif. Yang kita butuhkan adalah responsif—mampu membaca situasi sejak awal dan langsung memberikan penjelasan yang tepat,” ujarnya.
Amirullah menilai, pengelola media sosial pemerintah kini memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan publik. Mereka dituntut tidak hanya kreatif dalam membuat konten, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat serta memahami etika komunikasi publik.
Ia menambahkan, setiap komentar dan tanggapan warga di media sosial harus dilihat sebagai bahan evaluasi sekaligus peluang memperbaiki pelayanan.
Pesan serupa juga disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang menekankan pentingnya mitigasi sejak dini agar persoalan tidak berkembang menjadi krisis komunikasi.
“Lebih baik mencegah daripada menjelaskan saat masalah sudah membesar,” tegasnya.
Amirullah berharap para pengelola konten mampu menghadirkan informasi yang mudah dipahami, tidak kaku, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan norma sosial dan budaya.
Dengan pendekatan tersebut, media sosial pemerintah diharapkan menjadi sarana komunikasi yang efektif, transparan, dan mampu memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan.
