PONTIANAK – Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan Tahun 2026 menjadi forum strategis bagi pemerintah kota se-Kalimantan dalam mencari solusi menghadapi tantangan fiskal daerah.
Mengusung tema “Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh”, forum yang digelar di Hotel Novotel Pontianak, Sabtu (23/5/2026), menyoroti persoalan rendahnya kemandirian fiskal, keterbatasan ruang anggaran hingga dampak penyesuaian transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat di tengah meningkatnya tuntutan pembangunan daerah.
“Tema ini merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” ujarnya saat membuka raker.
Edi yang juga Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menilai ketahanan fiskal harus dimaknai lebih luas, bukan sekadar kemampuan mengelola anggaran, melainkan bagaimana daerah mampu memperkuat pembiayaan dari potensi ekonomi lokal.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” katanya.
Ia memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak untuk memperkuat pendapatan daerah, di antaranya digitalisasi sistem perpajakan melalui e-PONTI yang disebut mampu meningkatkan transaksi perpajakan rata-rata 11,37 persen setiap tahun.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga menerapkan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari 65 persen menjadi 85 persen.
“Digitalisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat pendapatan daerah. Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.
Pemkot Pontianak juga mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan melalui QROP Spasial, yakni sinkronisasi data lintas sektor berbasis spasial untuk memetakan potensi pendapatan daerah secara lebih tepat. Sementara pengelolaan aset daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) yang diperkuat kerja sama dengan kejaksaan dalam pengamanan aset milik pemerintah daerah.
Menurut Edi, forum APEKSI menjadi ruang penting bagi kota-kota untuk saling bertukar pengalaman dan membangun kolaborasi menghadapi tantangan fiskal yang dinilai menjadi persoalan bersama.
“Di forum inilah kita bisa saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi antarkota. Tantangan fiskal ini bukan hanya milik satu daerah, tetapi tantangan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Alwis Rustam, menyebut Komwil V Regional Kalimantan sebagai salah satu komisariat wilayah paling aktif dalam memberikan masukan terhadap isu strategis daerah.
Menurutnya, berbagai rekomendasi dari Komwil V bahkan telah diteruskan ke sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak sebelum pembangunan Ibu Kota Nusantara dimulai.
“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional. Kita tidak ingin kebijakan untuk daerah digeneralisasi begitu saja,” katanya.
Ia menambahkan, forum komwil juga menjadi ruang pembelajaran antardaerah atau horizontal learning, di mana antar pemerintah kota dan perangkat daerah dapat saling berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
