Aksaraloka.com, PONTIANAK – Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat.
Keterlibatan kalangan akademisi dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kepala Regional BGN sekaligus Koordinator Program MBG Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengatakan masukan dari mahasiswa dan akademisi menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan pelaksanaan program MBG di daerah.
“Masukan dan saran yang diberikan teman-teman mahasiswa maupun akademisi sangat baik untuk membuat program MBG menjadi lebih bagus. Mereka juga memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan program ini,” kata Agus, usai Diskusi Daerah kolaborasi antara BEM Se-Kalimantan wilayah Kalbar dan BEM PTNU Korda Kalbar, di Universitas OSO, Jalan Untung Suropati, Pontianak, Kalbar, Selasa (2/6/2026).
Menurut dia, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga dapat terlibat dalam pengembangan ekosistem program MBG, termasuk mendukung pembentukan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari rantai pasok makanan bergizi.
Agus menjelaskan, hingga saat ini terdapat 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah aglomerasi Kalimantan Barat yang telah memperoleh surat keputusan (SK). Namun, belum seluruhnya beroperasi.
Sementara itu, untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sejumlah SPPG juga telah mendapatkan SK dan tengah menunggu tahapan administrasi sebelum mulai beroperasi.
“SPPG 3T belum ada yang beroperasional. Ada yang baru mendapatkan SK, ada yang masih menunggu virtual account, ada yang menunggu dana masuk, dan masih menunggu instruksi operasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan SPPG di wilayah 3T dilakukan untuk menjangkau daerah yang tidak dapat dilayani oleh SPPG reguler.
Bahkan jika jumlah penerima manfaat di suatu wilayah relatif sedikit, fasilitas tersebut tetap akan dibangun apabila terdapat kelompok sasaran seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Jika suatu wilayah tidak bisa dijangkau dari SPPG lain dan terdapat penerima manfaat di sana, maka wajib dibangun satu SPPG,” kata Agus.
Beberapa wilayah 3T di Kalimantan Barat yang telah memasuki tahap pembangunan dan persiapan operasional antara lain Pulau Maya, Karimata, Serawai, dan Embalau.
BGN, lanjut Agus, telah mengajukan sekitar 710 hingga 720 titik SPPG 3T di Kalimantan Barat. Jumlah tersebut masih dapat bertambah apabila ditemukan wilayah yang belum terjangkau program MBG tetapi memiliki kelompok penerima manfaat.
“Kalau masih ada daerah yang belum mendapatkan layanan MBG dan memenuhi kriteria penerima manfaat, maka akan diusulkan penambahan SPPG oleh satgas di kabupaten dan kota masing-masing,” tutupnya.
