PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajak dunia usaha menyelaraskan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah 2027.
Ajakan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, di tengah tekanan fiskal yang membuat total pengurangan dana transfer ke seluruh pemerintah daerah di Kalbar diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
Ajakan tersebut disampaikan Harisson saat membuka Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (1/7).
Menurut Harisson, forum ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha agar pelaksanaan CSR tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mendukung kebutuhan masyarakat dan sasaran pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan, kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Pada 2025, Pemerintah Provinsi Kalbar kehilangan dana transfer sekitar Rp215 miliar. Nilai tersebut meningkat menjadi sekitar Rp522 miliar pada 2026.
“Ratusan miliar rupiah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya tidak bisa digunakan. Kondisi ini tentu memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJMD,” kata Harisson.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga dialami pemerintah kabupaten dan kota. Secara akumulatif, pengurangan dana transfer ke seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, Harisson menilai CSR menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga laju pembangunan melalui kemitraan pemerintah dengan sektor swasta.
Namun, ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud mengelola ataupun mengambil alih dana CSR perusahaan. Pemerintah hanya ingin membangun keselarasan arah agar program yang dijalankan perusahaan sejalan dengan kebutuhan daerah.
“Kami tidak meminta dana CSR diserahkan kepada pemerintah. Dana tersebut tetap dikelola masing-masing perusahaan. Yang kami harapkan adalah adanya keselarasan sehingga program CSR dapat difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah memaparkan sejumlah sektor prioritas yang diharapkan menjadi fokus penyaluran CSR, mulai dari kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Harisson mengatakan, penyusunan dokumen perencanaan bersama diharapkan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menentukan program CSR, sehingga pelaksanaannya lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih luas.
Ia juga memahami perusahaan kerap menerima berbagai usulan bantuan dari masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Karena itu, dokumen perencanaan ini diharapkan dapat membantu perusahaan menetapkan skala prioritas.
“Kami ingin memberikan arah mengenai program-program yang menjadi prioritas pemerintah sehingga pelaksanaan CSR semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang selama ini telah berkontribusi melalui berbagai program CSR di Kalimantan Barat.
“Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga pembangunan Kalimantan Barat tetap berjalan optimal meskipun kemampuan fiskal pemerintah daerah sedang menghadapi berbagai tantangan,” pungkasnya.
