PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperluas akses keuangan yang inklusif sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan saat memaparkan capaian dan inovasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalimantan Barat dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (29/7/2026).
Didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar Heronimus Hero, Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah perangkat daerah, Ria Norsan memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk memperluas akses layanan keuangan hingga ke daerah terpencil dan perbatasan.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang merata,” ujarnya.
Menurut Ria Norsan, TPAKD Kalbar yang dibentuk sejak 2018 kini telah hadir di seluruh 14 kabupaten dan kota. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi, pendampingan, serta dukungan anggaran agar program percepatan akses keuangan berjalan optimal.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Ria Norsan juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi Kalbar yang menunjukkan tren positif. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,09, tingkat kemiskinan 5,97 persen, pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, dan inflasi terkendali di angka 1,85 persen.
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan berupa luasnya wilayah Kalbar, terbatasnya layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital.
Di sisi lain, Kalbar memiliki potensi besar pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan. Potensi tersebut ditopang lebih dari 225 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi fokus penguatan akses pembiayaan dan pendampingan usaha.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalbar mencapai 51,95 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 84,16 persen.
“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita memastikan potensi tersebut didukung akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta literasi keuangan yang baik agar UMKM dapat tumbuh dan naik kelas,” katanya.
Untuk memperluas akses keuangan, TPAKD Kalbar menjalankan delapan program prioritas pada 2025. Program tersebut meliputi pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik layanan keuangan, digitalisasi UMKM, perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching.
Ria Norsan menegaskan keberhasilan TPAKD tidak lepas dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus memperkuat sinergi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, dan mitra pembangunan agar akses layanan keuangan semakin merata.
“Ke depan kami akan terus memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif dan berkelanjutan,” tutup Ria Norsan.
