PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong percepatan digitalisasi layanan publik dan transaksi pemerintah daerah melalui peluncuran Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar serta QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM).
Inovasi tersebut diyakini akan memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peluncuran Open API Pembayaran Bank Kalbar untuk layanan pembayaran pajak daerah lainnya dan QRIS Dinamis MPM dilakukan dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026).
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol layar secara simbolis oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Ketua DPRD Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, serta perwakilan Polda Kalbar.
Dalam sambutannya, Ria Norsan mengapresiasi sinergi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalbar, Tim Pembina Samsat, dan seluruh anggota TP2DD yang dinilai berhasil mempercepat transformasi digital di Kalimantan Barat.
Ia menyebut seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat kini telah masuk kategori Digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Ini merupakan hasil kerja sama yang patut kita syukuri. Namun, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Norsan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya berhenti pada angka penilaian. Norsan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalbar turun langsung ke lapangan untuk memastikan penggunaan QRIS benar-benar telah diterapkan secara luas.
“Jangan sampai apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pastikan masyarakat benar-benar sudah dapat memanfaatkan QRIS dalam berbagai layanan,” tegasnya.
Menurut Norsan, digitalisasi pembayaran akan mempercepat proses transaksi, meningkatkan akurasi pencatatan, sekaligus mengurangi praktik administrasi manual yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah.
Ia mencontohkan penerapan pembayaran digital di sejumlah restoran di Jakarta yang seluruh transaksinya telah menggunakan barcode sehingga lebih praktis, cepat, dan transparan.
“Melalui Open API dan QRIS Dinamis MPM ini, masyarakat akan semakin mudah bertransaksi. Di sisi lain, pemerintah memperoleh data penerimaan pajak secara real time sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemerintah daerah terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tidak cepat berpuas diri.
“Saya meyakini transformasi digital ini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Barat secara signifikan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, kalangan perbankan, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
