PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menemui mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalbar, Jumat (23/10/2026).
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, hingga penegakan hukum.
Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk menanggapi berbagai kritik dan aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Ria Norsan sekaligus menjelaskan alasan dirinya tidak hadir dalam aksi sebelumnya pada 21 Oktober 2026. Saat itu, ia mengaku tengah memimpin rapat bersama akademisi dan pakar gambut untuk membahas mitigasi serta pemulihan pascakarhutla.
Selain itu, gubernur menyebut telah berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk membahas persoalan pasokan BBM dan pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat.
Pada 22 Oktober 2026, Ria Norsan juga berada di Jakarta untuk menghadiri undangan penerimaan penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026. Kalbar meraih penghargaan sebagai TPAKD terbaik tingkat provinsi wilayah Kalimantan.
Karhutla masih menyisakan titik api
Dalam dialog tersebut, penanganan karhutla menjadi salah satu isu yang disorot mahasiswa.
Ria Norsan menyampaikan, berdasarkan data per 22 Oktober 2026, masih terdapat 22 titik api di Kalbar. Titik api tersebut terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh pihak terkait terus berupaya memadamkan sisa titik api agar penanganan karhutla dapat segera dituntaskan,” ujarnya.
Pemerintah provinsi, kata dia, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan upaya pemadaman berjalan dan mencegah kebakaran kembali meluas.
BBM dan listrik jadi keluhan masyarakat
Selain karhutla, mahasiswa juga menyoroti persoalan ketersediaan BBM dan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah.
Ria Norsan mengatakan, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk mencari solusi atas kendala yang dirasakan masyarakat.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM dan mendorong perbaikan layanan kelistrikan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Ia berharap koordinasi tersebut dapat membantu mengatasi persoalan distribusi BBM serta meningkatkan pelayanan kelistrikan.
Gubernur minta aspirasi disampaikan damai
Dalam dialog itu, Ria Norsan juga menanggapi aspirasi mahasiswa terkait dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum.
Ia menegaskan, penanganan persoalan tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Prosesnya, menurut dia, harus dilakukan secara profesional dan adil.
Gubernur mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan kritik dan aspirasi bagi kemajuan Kalbar. Ia menegaskan, pemerintah provinsi terbuka terhadap masukan masyarakat dan mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi serta dialog yang konstruktif.
Ria Norsan juga mengajak mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai, santun, dan tertib, dengan tetap menjaga ketertiban umum serta fasilitas publik.
Pemerintah Provinsi Kalbar, lanjutnya, berkomitmen terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti persoalan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
