Akaaraloka.com, PONTIANAK – Dugaan fraud penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Kalbar kian menjadi sorotan.
Tak hanya berhadapan dengan proses hukum di Polda Kalbar, persoalan ini juga memunculkan desakan agar tata kelola dan sistem pengawasan internal bank milik daerah tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan, dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Kasus ini harus menjadi alarm keras bagi manajemen Bank Kalbar untuk membenahi sistem pengelolaan kredit sekaligus memastikan pengawasan internal benar-benar berjalan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalbar, Usmandy, menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
Namun, ia berharap pengusutan perkara tersebut dilakukan secara tuntas, objektif, dan transparan, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat maupun nasabah.
“Kita tentu menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas, objektif, dan transparan tanpa merugikan nasabah,” kata Usmandy, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Bank Kalbar bukan sekadar lembaga keuangan komersial. Sebagai bank milik daerah, institusi tersebut memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik., karena penyertaan modalnya dari APBD.
Karena itu, munculnya dugaan fraud dalam program KUR semestinya menjadi momentum evaluasi serius.
Jangan sampai program yang dirancang untuk membantu permodalan masyarakat justru terseret persoalan penyimpangan akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan.
Apalagi, KUR merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat akses permodalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sebagai bank milik daerah, masyarakat tentu tetap menaruh harapan besar agar Bank Kalbar dapat menjaga amanah ini dengan baik. Apalagi program KUR merupakan instrumen yang sangat baik dan dibutuhkan untuk membantu permodalan pelaku UMKM kita,” ujarnya.
Usmandy mengingatkan, persoalan hukum yang sedang bergulir jangan sampai menjadi alasan terganggunya akses pembiayaan bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima KUR.
Namun, kelancaran penyaluran kredit juga harus dibarengi pengawasan ketat. Bank Kalbar tidak cukup hanya memastikan kredit tersalurkan, tetapi juga wajib menjamin setiap proses pengajuan, verifikasi identitas, hingga pencairan dana berjalan sesuai aturan.
“Karena itu, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tata kelola dan pengawasan diperkuat, penyaluran KUR kepada masyarakat yang berhak tetap berjalan lancar, dan ke depan Bank Kalbar bisa berbenah serta tumbuh lebih sehat,” tegasnya.
Diketahui, dugaan fraud KUR Bank Kalbar kini telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar.
Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan penghitungan potensi kerugian yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.
Dalam perkembangan sebelumnya, mencuat dugaan penyalahgunaan identitas masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk pengajuan KUR tanpa sepengetahuan pemilik identitas.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan pembagian dana kredit yang menyeret oknum internal bank berinisial GER.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan sekadar menyangkut pelanggaran prosedur penyaluran kredit.
Lebih jauh, perkara tersebut menyentuh persoalan perlindungan identitas masyarakat, integritas pengelolaan dana perbankan, serta tanggung jawab pengawasan institusi.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Penyidik belum menyampaikan kesimpulan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sebagai lembaga legislatif yang membidangi keuangan, pendapatan daerah, perbankan, dan aset daerah, Komisi III DPRD Kalbar menegaskan akan terus menaruh perhatian terhadap perkembangan perkara tersebut.
Usmandy menegaskan, masyarakat tidak hanya menunggu kepastian hukum, tetapi juga membutuhkan langkah nyata pembenahan manajemen Bank Kalbar.
