Aksaraloka.com, PONTIANAK – Dugaan penyimpangan pengelolaan uang retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 akhirnya memasuki babak akhir penyidikan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar memastikan perkara dugaan korupsi tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum.
Seorang pejabat Disnakertrans berinisial SO pun telah ditetapkan sebagai tersangka.
Akibat penyimpangan pengelolaan uang penerimaan retribusi tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp448.082.652.
Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengungkapkan, SO merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Disnakertrans Kalbar Tahun 2025.
Kepastian lengkapnya berkas perkara tertuang dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026.
“Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, perbuatan penyimpangan anggaran yang dilakukan tersangka SO mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652,” ungkap Burhanuddin, Jumat 13 November 2026.
Tak berhenti pada penetapan tersangka, penyidik juga telah menjadwalkan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum atau Tahap II pada Selasa, 17 November 2026.
Dalam perkara ini, penyidik turut melakukan penyitaan aset dengan nilai taksiran sekitar Rp150 juta.
Langkah tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery.
SO dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 603 dan/atau Pasal 604 KUHP juncto Pasal 20 huruf a KUHP, serta Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ancaman hukumannya tidak ringan. Berdasarkan pasal yang disangkakan, tersangka terancam pidana penjara maksimal hingga 20 tahun.
Burhanuddin menegaskan, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar dalam mengawal pengelolaan keuangan negara dan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.
“Ini adalah bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih serta memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara,” pungkasnya.
