PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mengajukan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada DPRD Kota Pontianak. Keempat regulasi tersebut mencakup penataan kelembagaan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pengajuan empat Ranperda tersebut merupakan upaya pemerintah daerah menyesuaikan regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Edi dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).
Ranperda pertama mengatur pencabutan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Pencabutan kedua regulasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diajukan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional. Penyesuaian tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” ujar Edi.
Adapun Ranperda ketiga mengatur penyelenggaraan transportasi. Menurut Edi, pengaturan ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kota Pontianak.
Sebagai kota yang memiliki karakteristik geografis berupa sungai, sistem transportasi Pontianak dinilai perlu dikembangkan secara terintegrasi, tidak hanya mencakup transportasi darat, tetapi juga transportasi sungai.
“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu, diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” katanya.
Regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar pergerakan orang dan barang, serta menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna transportasi.
Sementara itu, Ranperda keempat berkaitan dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Edi menjelaskan, penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketentuan mengenai penyertaan modal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam regulasi itu, modal BUMD dapat bersumber dari penyertaan modal daerah melalui APBD maupun sumber lainnya sesuai ketentuan.
“Penyertaan modal daerah bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Edi.
Pemkot Pontianak berharap pembahasan keempat Ranperda bersama DPRD dapat berjalan efektif sehingga menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.














