PONTIANAK – Tingginya jumlah pasien rujukan ke RSUD dr. Soedarso Pontianak menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat. Penguatan fasilitas kesehatan di kabupaten dan kota dinilai penting agar beban rumah sakit rujukan tingkat provinsi tersebut tidak semakin berat.
Persoalan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik bertema Pengembangan Layanan di RSUD dr. Soedarso, Kamis (5/11/2026).
Forum yang melibatkan masyarakat, akademisi, organisasi profesi, yayasan kesehatan hingga perwakilan lingkungan sekitar rumah sakit tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kualitas pelayanan RSUD dr. Soedarso.
Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak, drg. Hary Agung Tjahyadi, mengatakan keterbukaan terhadap masukan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Menurutnya, evaluasi langsung dari pengguna layanan diperlukan untuk mengetahui aspek pelayanan yang telah berjalan baik maupun yang masih membutuhkan pembenahan.
“Sebagai satu unit layanan publik memang diwajibkan untuk transparan kepada publik terkait dengan masukan-masukan, informasi, saran dan sebagainya dari pengguna atau masyarakat yang memanfaatkan layanan publik tersebut,” ujar Hary.
Ia menjelaskan, forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk akademisi dari perguruan tinggi yang selama ini bekerja sama dengan RSUD dr. Soedarso.
Sebagai rumah sakit pendidikan, RSUD dr. Soedarso saat ini telah menjalin kerja sama dengan sekitar 22 perguruan tinggi, baik di Kalimantan Barat maupun luar daerah.
Sementara itu, narasumber FGD dari Lembaga Bantuan Hukum, Herman Hofi Munawar, menilai perkembangan fasilitas dan pelayanan RSUD dr. Soedarso menunjukkan kemajuan positif. Hasil survei kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam forum tersebut juga menjadi indikator yang patut diapresiasi.
Meski demikian, ia mengingatkan manajemen rumah sakit agar tidak berpuas diri. Peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara berkelanjutan atau unending improvement.
“Saya pikir saat sekarang ini apa yang dilakukan oleh RSUD dr. Soedarso progresnya sudah cukup bagus sekali. Kita lihat berbagai fasilitas yang dimiliki RSUD dr. Soedarso sendiri, dari tahun ke tahun ada peningkatan,” katanya.
Namun, Herman menyoroti tingginya jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut.
Menurutnya, RSUD dr. Soedarso tidak mungkin mampu menanggung seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat apabila fasilitas kesehatan di kabupaten dan kota belum berfungsi optimal.
“Kalau semua masyarakat itu langsung saja dirujuk ke RSUD dr. Soedarso, ya tidak akan mungkin bisa mengakomodasi itu sendiri,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kapasitas puskesmas serta rumah sakit tipe B dan C di daerah. Penguatan tersebut mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga medis, serta kemampuan menangani pasien sesuai tingkat kebutuhan dan kompetensinya.
Dengan sistem pelayanan yang lebih merata, pasien diharapkan tidak harus selalu dirujuk ke rumah sakit provinsi apabila kondisinya masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rumah sakit daerah.
Herman menilai persoalan antrean dan kepadatan pasien di RSUD dr. Soedarso tidak bisa hanya dibebankan kepada manajemen rumah sakit. Masalah tersebut juga berkaitan dengan kesiapan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan di Kalimantan Barat.
Penguatan fasilitas kesehatan di daerah menjadi kunci agar sistem rujukan berjalan lebih efektif. Di satu sisi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Di sisi lain, RSUD dr. Soedarso dapat lebih fokus menangani pasien dengan kondisi yang membutuhkan fasilitas dan kompetensi rumah sakit rujukan provinsi.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan pelayanan RSUD dr. Soedarso.
Sebab, kualitas rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, tetapi juga kemampuannya memberikan pelayanan yang responsif, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
