PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang dinilai berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui Anugerah Pajak Award 2026. Apresiasi ini diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hal itu disampaikannya dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Anugerah Pajak Award 2026 di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam.
“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi. Pajak yang dibayarkan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.
Edi mengakui, keterbatasan fiskal menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak, perlu terus diperkuat.
Sejumlah sektor masih membutuhkan perhatian, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga pajak dan retribusi parkir.
“Tantangan mencapai target penerimaan daerah tidak mudah. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Karena itu, sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan,” jelasnya.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak adalah memperluas digitalisasi sistem perpajakan. Bekerja sama dengan Bank Kalbar, pemerintah telah mengembangkan sistem pembayaran elektronik, memasang tapping box, serta memanfaatkan perangkat perekam transaksi usaha.
Digitalisasi tersebut diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
“Kita ingin pembayaran pajak semakin mudah dan transparan. Dengan digitalisasi, transaksi tercatat dengan baik sehingga pengelolaan penerimaan daerah lebih akuntabel,” katanya.
Upaya memperluas transaksi digital dan akses keuangan daerah juga mengantarkan Pemkot Pontianak meraih penghargaan TP2DD Terbaik se-Kalimantan serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Wilayah Kalimantan pada 2026.
“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat penghargaan TP2DD dan TPAKD terbaik se-Kalimantan. Ini menunjukkan upaya yang dilakukan sudah berada di jalur tepat. Namun, inovasi, sosialisasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Edi berharap Anugerah Pajak Award dapat memotivasi masyarakat dan pelaku usaha untuk semakin tertib membayar pajak. Menurutnya, kepatuhan perpajakan merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak sekaligus Ketua TP2DD Amirullah menjelaskan, penerima penghargaan ditetapkan melalui proses evaluasi dengan sejumlah indikator. Penilaian meliputi kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian serta kejujuran pelaporan objek pajak, besaran kontribusi terhadap PAD berdasarkan kategori, hingga pemanfaatan kanal pembayaran nontunai.
Evaluasi juga mempertimbangkan dukungan wajib pajak terhadap program optimalisasi penerimaan daerah, termasuk penggunaan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk pencatatan transaksi usaha.
“Pajak Award ini bukan sekadar rutinitas pemberian piagam. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berkomitmen memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah,” katanya.
Selain penghargaan, Pemkot Pontianak menggelar program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang melunasi PBB Tahun 2026 sebelum jatuh tempo. Wajib pajak yang memenuhi ketentuan berkesempatan mengikuti pengundian hadiah.
Menurut Amirullah, pemberian insentif menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Optimalisasi penerimaan pajak, kata dia, tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga dengan memberikan kemudahan dan penghargaan.
Di sisi belanja, Pemkot Pontianak juga mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), evaluasi dan penguatan penggunaan KKPD terus dilakukan untuk mempercepat transaksi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.
“Digitalisasi tidak hanya diterapkan pada penerimaan daerah, tetapi juga belanja pemerintah. Kita ingin seluruh proses transaksi semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Amirullah berharap Anugerah Pajak Award menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak.
“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Bapak dan ibu adalah mitra strategis pemerintah sekaligus pahlawan pembangunan daerah yang sesungguhnya,” pungkasnya.
