banner 468x60
Hukum dan Kriminal

Kasus 31 Warga Asing Terseret Kasus Scamming di Pontianak Bikin Geger, LBH HWCI Adukan Dugaan Permintaan RM100 Ribu per WNA

×

Kasus 31 Warga Asing Terseret Kasus Scamming di Pontianak Bikin Geger, LBH HWCI Adukan Dugaan Permintaan RM100 Ribu per WNA

Sebarkan artikel ini

Aksaraloka.com, PONTIANAK – Penanganan kasus dugaan penipuan daring (online scamming) yang menyeret 31 warga negara asing (WNA) di Hotel Surya, Pontianak, Kalimantan Barat, kini menuai sorotan serius.

Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat secara resmi mengadukan dugaan penyalahgunaan kewenangan, permintaan uang sebesar RM100.000 atau 100 ribu ringgit Malaysia per orang, hingga ketidakjelasan status penahanan para WNA tersebut.

Pengaduan itu disampaikan melalui surat bernomor 0045/LBH-HWCI/XI/2026 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Ketua LBH HWCI Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah informasi dan keluhan dari warga negara asing yang sedang menjalani proses hukum di Pontianak.

Dari total 31 WNA tersebut, 30 di antaranya merupakan warga negara Malaysia dan satu lainnya warga negara Taiwan. LBH HWCI secara khusus mendampingi delapan perempuan asal Malaysia.

“Informasi yang kami terima sangat serius. Ada dugaan permintaan uang sebesar RM100.000 untuk setiap orang, dengan keterangan bahwa pembayaran tersebut dapat memungkinkan mereka memperoleh kebebasan,” ungkap Eka dalam pengaduan resminya.

Menurut Eka, informasi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Jika benar permintaan uang itu dilakukan oleh aparatur negara atau pihak yang mengatasnamakan kewenangan aparat, persoalan tersebut harus diperiksa secara serius.

Ia meminta Imigrasi Pontianak menelusuri siapa pihak yang menyampaikan permintaan tersebut, bagaimana komunikasi berlangsung, serta apakah terdapat perantara maupun pihak lain yang mengetahui dugaan transaksi itu.

Tak hanya dugaan permintaan uang, LBH HWCI juga mempersoalkan keberadaan barang-barang pribadi milik para WNA yang disebut masih berada dalam penguasaan pihak tertentu.

Barang tersebut diduga meliputi pakaian, perlengkapan pribadi, kebutuhan perempuan, dan sejumlah barang lainnya.

Eka mempertanyakan dasar hukum pengambilan dan penyimpanan barang-barang tersebut, termasuk apakah sudah dilengkapi berita acara penyitaan, tanda terima penitipan, serta daftar inventarisasi.

“Barang pribadi seseorang tidak boleh dikuasai atau ditahan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah. Harus jelas siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan, dan apa dasar hukumnya,” tegasnya.

Dalam surat pengaduan itu, LBH HWCI juga meminta klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang disebut dalam informasi awal, yakni seseorang berinisial D yang disebut bernama David serta seseorang bernama Yuris.

Namun, LBH HWCI menegaskan identitas, jabatan, dan dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut belum dapat dipastikan sehingga membutuhkan verifikasi pejabat berwenang.

Persoalan lain yang disorot adalah ketidakjelasan status perkara dan masa penahanan para WNA.

LBH HWCI memperoleh informasi bahwa 25 November 2026 merupakan tanggal berakhirnya masa penahanan berdasarkan dokumen atau keterangan yang diterima pihak yang bersangkutan.

Di sisi lain, komunikasi dengan seorang petugas bernama Iqbal disebut memberikan informasi bahwa penanganan perkara masih berada atau akan memasuki tahapan awal tertentu.

Perbedaan informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, perkembangan penyidikan, hingga dasar perpanjangan penahanan.

“Kami meminta penjelasan tertulis mengenai status hukum masing-masing WNA, instansi penyidik, pasal yang disangkakan, tanggal dimulainya penahanan, hingga seluruh dasar perpanjangannya,” kata Eka.

Ia menegaskan, penahanan harus dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, alasan, dan batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, LBH HWCI mengungkap adanya keterangan awal dari delapan perempuan warga negara Malaysia yang mereka dampingi.

Menurut pengakuan yang diterima tim kuasa hukum, sebagian perempuan tersebut datang ke Indonesia karena dijanjikan pekerjaan.

Namun, setelah berada di Pontianak, mereka mengaku mengalami tekanan, ancaman, pembatasan kebebasan, serta diarahkan melakukan pekerjaan yang diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan daring.

Eka meminta aparat tidak hanya memandang mereka sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian atau terlibat dalam aktivitas online scamming.

Sebab, menurutnya, terdapat kemungkinan sebagian dari mereka justru merupakan korban eksploitasi, kerja paksa, atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Jangan sampai mereka hanya dilihat sebagai pelaku, sementara kemungkinan adanya korban perdagangan orang atau eksploitasi justru tidak diperiksa. Keterangan mereka harus didalami secara objektif,” ujarnya.

Melalui surat pengaduan tersebut, LBH HWCI meminta Imigrasi Pontianak melakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan, menelusuri informasi permintaan RM100.000 per orang, serta mengidentifikasi seluruh petugas yang terlibat dalam penindakan.

Mereka juga meminta inventarisasi dan pengembalian barang pribadi yang tidak memiliki dasar hukum untuk terus disita atau dikuasai.

Selain itu, Imigrasi diminta memberikan kepastian mengenai status perkara dan masa penahanan, menjamin kebutuhan dasar para perempuan, serta membuka akses pendampingan hukum dan komunikasi konsuler.

LBH HWCI turut meminta koordinasi dengan Polresta Pontianak dan instansi terkait guna mendalami kemungkinan adanya korban perdagangan orang.

Tak kalah penting, mereka meminta perlindungan bagi para WNA yang memberikan keterangan agar tidak mengalami ancaman, intimidasi, maupun tindakan balasan.

“Kami meminta jawaban dan klarifikasi tertulis dalam waktu tujuh hari kerja sejak surat diterima. Pengaduan ini jangan hanya berhenti sebagai administrasi surat-menyurat, tetapi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan nyata,” tegas Eka.

Eka menambahkan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran keimigrasian maupun penipuan daring.

Namun, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Penegakan hukum tidak boleh menjadi pembenaran bagi penguasaan barang pribadi tanpa prosedur, permintaan uang di luar mekanisme resmi, tindakan intimidatif, ataupun penahanan yang bertentangan dengan undang-undang,” pungkasnya.

Surat pengaduan tersebut turut ditembuskan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kedutaan Besar Malaysia, Konsulat Malaysia di Pontianak, Menteri Luar Negeri, Kapolresta Pontianak, serta Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat.