Aksaraloka.com, SINTANG – Pelaksanaan sejumlah program kerja di Desa Muakan Petinggi, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, kini tengah menjalani pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang. Hasil audit tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait kemungkinan adanya temuan dalam pelaksanaan program desa yang diperiksa.
Meski demikian, Inspektorat menegaskan bahwa hingga saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum dapat menyimpulkan apakah terdapat pelanggaran maupun persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
Inspektur Kabupaten Sintang, Budi Purwanto, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap program kerja Desa Muakan Petinggi merupakan bagian dari agenda audit reguler Inspektorat, bukan pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan atau pengaduan masyarakat.
“Untuk program kerja Desa Muakan Petinggi ini sebenarnya merupakan program pemeriksaan reguler kami. Kalau berkaitan dengan laporan masyarakat, sampai sekarang kami belum menerima laporan terkait itu,” ungkap Budi, Rabu (18/11/2026) di Sintang.
Ia menegaskan, pihaknya belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan ataupun menarik kesimpulan sebelum seluruh tahapan audit diselesaikan. Inspektorat harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat temuan yang perlu ditindaklanjuti.
Namun, apabila nantinya ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program desa, Inspektorat tidak serta-merta langsung membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum.
Pihak terkait, termasuk kepala desa, terlebih dahulu akan diberikan kesempatan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta memenuhi rekomendasi yang telah disampaikan Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, kesempatan tersebut bukan berarti persoalan berhenti begitu saja. Apabila rekomendasi hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti hingga batas waktu yang ditentukan, maka terdapat mekanisme lanjutan sesuai aturan pengawasan dan perundang-undangan.
Terkait kemungkinan keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH), Budi menjelaskan bahwa penanganan melalui Inspektorat dan proses hukum memiliki mekanisme serta kewenangan masing-masing.
Ia menyebutkan, koordinasi antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan kepolisian tetap berjalan berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati.
“Kalau memang sudah ditangani pemerintah daerah, tentu ada mekanisme tindak lanjutnya. Tetapi kalau tidak, itu sudah masuk ranah hukum dan menjadi kewenangan instansi yang berwenang,” tegasnya.
Budi menambahkan, Inspektorat tetap menjalankan tugas sesuai kewenangannya sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Mulai dari melakukan pemeriksaan, menyampaikan hasil audit, hingga memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
Dengan masih berlangsungnya proses audit tersebut, hasil pemeriksaan Inspektorat nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap pelaksanaan program kerja Desa Muakan Petinggi.
Publik pun menantikan hasil pemeriksaan secara menyeluruh guna mengetahui apakah pelaksanaan program desa tersebut telah berjalan sesuai ketentuan atau justru ditemukan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut lebih lanjut.











