PONTIANAK – Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) Mohammad Bari, membuka Rapat Koordinasi Dinas Sosial seluruh Kalbar di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kamis (1/8/2024).
Bari mengungkapkan, sebagai insan pelayanan publik, Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perlindungan sosial.
Yang mana, hingga saat ini, negara terus hadir di tengah-tengah masyarakat melalui beragam program Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan, mulai dari Program Bantuan Pangan, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Program Keluarga Harapan yang memiliki komponen tambahan bagi ibu hamil hingga lansia, subsidi listrik, hingga Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Tentunya, banyak sekali isu-isu permasalahan sosial yang seharusnya dapat diselesaikan dengan rumusan yang terarah, terpadu dan tepat kemudian perlu juga memastikan bahwa data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota ini dapat tersedia dan di-update setiap tahunnya.
Dengan demikian pelayanan yang akan diberikan kepada PPKS tersebut akan lebih tepat sasaran.
“Kegiatan pada hari ini salah satunya untuk melakukan sinergitas yang seharusnya ada semacam koordinasi sinergitas yang kuat,” kata Bari.
Pertemuan pada hari ini dapat dirangkaikan dengan pertemuan lebih intensif dalam hal melakukan koordinasi supaya data yang dapatkan ini betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan.
Data yang dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi itu datanya dari Kabupaten/Kota dan terkait dengan angka, anggaran, tujuan penyelenggaraannya lalu siapa objek yang diberikan itu seharusnya kita sama-sama.
“Jangan sampai nanti diverifikasi tidak sinkron, jadi itu salah satu maksud dari tujuan kita bertemu pada hari ini,” ungkap Bari.
Sebagaimana kita ketahui, dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dirinya berharap dapat melahirkan kesepakatan terkait rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih terukur dan optimal.
Sehingga Rakor ini diharapkan dapat menjadi wadah sinkronisasi dan penyamaan kesepahaman pelaksanaan khususnya program Sosial antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Saya mengajak seluruh peserta rapat untuk berdiskusi secara aktif, memberikan masukan yang bernilai, serta berkolaborasi secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan dari rencana program kerja Dinas Sosial ke depan,” ucapnya.
”Mari kita bersama-sama bekerja keras, jujur dan penuh integritas untuk mewujudkan Dinas Sosial sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkannya,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kalbar Raminuddin mengatakan, terkait tidak sinkronnya data bukan karena ada kesalahan, melainkan terkait dengan input data baik dari Pusat, maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota belum adanya sinkronisasi karena sifatnya hanya parsial.
Data ini yang disinkronkan lebih kepada penerima Bansos, karena dari program Pemerintah untuk Bansos itu banyak diluncurkan bukan hanya dari Kementerian Sosial, bisa dari Bulog, Kemenko PMK dan lain-lain.
“Sehingga melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat bersinergi, bukan hanya data namun semua program kegiatan untuk penanggulangan masalah Kesejahteraan Sosial di Kalbar,” terangnya.
