Sutarmidji: Pendidikan Non Formal Harus Setara, Fokus pada Keterampilan Siap Kerja

PONTIANAK – Perhatian Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2018-2023, Sutarmidji terhadap dunia pendidikan di provinsi ini telah terbukti dirasakan berbagai pihak.

Tak hanya fokus pada pendidikan formal saja, keberadaan pendidikan non formal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kalbar juga mendapat perhatian luar biasa.

Seperti disampaikan, Ketua Umum (Ketum) DPW Forum Komunikasi (FK) PKBM Kalbar Mahathir Muhammad.

Selama kepemimpinan Sutarmidji, menurutnya telah banyak kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang pro terhadap kemajuan PKBM.

Seperti Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan. Serta Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kalbar.

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kesetaraan baik paket A, B, maupun C, yang didanai lewat tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.

“Kebijakan beliau luar biasa, beliau sudah merancang Pergub, membuat surat edaran (SE) ke perusahaan-perusahaan (untuk CSR), dan lainnya, terkait dukungan kepada pendidikan non formal. Jadi beliau memang konsen, mungkin satu satunya calon gubernur yang memang konsen kepada pendidikan masyarakat,” ungkap Mahathir.

Ke depan, Mahathir mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik kebijakan yang akan diambil Sutarmidji, jika kembali terpilih sebagai gubernur di periode kedua.

Diantaranya mendorong pembangunan sekretariat FK-PKBM di 14 kabupaten/kota se-Kalbar.

Kemudian mensinergikan lulusan program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C yang diselenggarakan PKBM, dengan pendidikan vokasi, serta sertifikasi keahlian.

“Jadi beliau juga akan mendorong pusdiklat (pusat pendidikan dan pelatihan), mudah-mudahan ada tempat kami di situ. Jadi anak-anak yang sudah selesai paket, bisa melanjutkan (pendidikan) vokasinya, untuk (mendapat) keahliannya,” ujarnya.

Mahathir menjelaskan, untuk di Kalbar sendiri, sedikitnya ada 182 lembaga pendidikan non formal yang tergabung di dalam PKBM.

Dengan jumlah masyarakat yang ter-cover, mencapai 30 ribuan pelajar PKBM. Sementara, pihaknya menargetkan, jumlahnya bisa terus ditingkatkan menjadi 100 ribu pelajar PKBM.

“Target kami 100 ribu lebih yang kami suport untuk (warga) yang belum sekolah saat ini. Itu menjadi tanggung jawab kami, yang tersebar di 14 kabupaten/kota (se-Kalbar),” pungkasnya.

Sementara itu, Sutarmidji mengungkapkan, sebagai penyelenggara pendidikan non formal, PKBM selama ini dituntut bisa memberikan layanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal. Sehingga perlu ada penguatan-penguatan di dalamnya.

“Cuman fasilitas, dan lain sebagainya tidak seperti formal, tapi output-nya dituntut persis seperti sekolah negeri yang pagi itu, tapi mereka (PKBM) fasilitasnya tidak memadai,” terangnya.

Sehingga ke depan, selain fokus pada peningkatan pendidikan kesetaraan, Midji-sapaan karibnya merasa perlu ada penambahan keterampilan.

Dan semua itu, bisa dilaksanakan, dengan memanfaatkan fasilitas di sekolah-sekolah formal milik pemerintah yang sudah memadai.

“Termasuk misalnya mau menambah skill di bidang otomotif, gunakan itu workshop yang ada di sekolah (SMK). Jadi output-nya betul-betul bisa mandiri, atau masuk pasaran kerja, bukan hanya sekadar mendapatkan ijazah paket A, B, C, bukan itu. Tetapi bagaimana ketika keluar dari situ punya skill tertentu, sehingga mengarah para vokasi, pendidikan kejuruan hasilnya,” harapnya.

Sebab, menurut Midji, untuk menambah keterampilan tertentu, sesorang tidak perlu harus sampai sekolah bertahun-tahun.

Melainkan cukup mengikuti pelatihan selama beberapa bulan. Kemudian setelah itu dibekali dengan sertifikat keahlian.

“Misalnya (keahlian) boga, (pelatihan) tiga bulan bisalah untuk dasar, kemudian otomotif tiga bulan bisa, dan banyak lagi. Nanti kami pikirkan, bagaimana kebutuhan di masing masing daerah. Maka PKBM harus mempunyai data alumni, berapa yang sudah bisa mandiri, berapa yang diserap di lapangan kerja. Yang tidak, kita tanya kenapa, sehingga dievaluasi. Evaluasi keberadaan PKBM penting, supaya bisa melakukan inovasi,” paparnya.

Dari data yang ada, Midji menyebut saat ini di Kalbar angka warga yang tidak melanjutkan pendidikan mencapai sekitar 100 ribu jiwa.

Itu semua harus ditangani oleh PKBM. Sementara fasilitas yang dimiliki PKBM belum memadai.

“Itu yang harus dipikirkan bersama, termasuk kesejahteraan tutornya, dan sebagainya,” ucapnya.

Tak hanya sampai di situ, mantan wali kota Pontianak dua periode itu juga siap mewujudkan aspirasi FK-PKBM Kalbar.

Salah satunya ingin memiliki bangunan sekretariat yang representatif di setiap kabupaten/kota.

Untuk menjawabnya, jika kembali terpilih sebagai gubernur, Midji siap mewujudkan hal itu bersama legislator, atau para anggota DPRD Kalbar.

“Sekretariat itu (bangunnya) tidak mahal, paling Rp200 jutaan. Nanti saya omongkan sama kawan-kawan dewan, (masing-masing kabupaten/kota) dapil itu kan bisa (membangun). Tidak sampai Rp200 juta, sudah bagus sekretariat PKBM itu. Nanti saya omongkan ke kawan-kawan dewan di masing-masing dapil, pasti mereka mau,” tutupnya.