Aksaraloka com, KETAPANG – Polemik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di kalangan nelayan Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, akhirnya mendapat penjelasan dari pihak pengelola Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Sampit dan para nelayan setempat.
Mereka menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan stok BBM yang kosong, melainkan lambannya proses administrasi penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Ketapang.
Direktur SPDN Sampit di bawah PT Asri Fitra Abadi, Ahmad, mengatakan penyaluran BBM dari Pertamina hingga ke nelayan sejauh ini berjalan normal tanpa hambatan teknis.
Penyaluran bahkan dilakukan secara rutin dua kali dalam sepekan.
“Kalau jadwal penyaluran tiba, nelayan langsung kami hubungi. Jika sedang melaut biasanya diwakilkan anak atau istrinya,” ujar Ahmad, Kamis (7/5).
Meski demikian, Ahmad mengakui kuota BBM subsidi yang tersedia memang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nelayan.
Untuk mengatasi kekurangan, para nelayan kerap berbagi jatah dengan rekan sesama nelayan.
Namun menurutnya, kendala terbesar justru terletak pada proses penerbitan rekomendasi BBM subsidi yang dinilai terlalu lama. Padahal masa berlaku surat rekomendasi tersebut hanya tiga bulan.
“Banyak rekomendasi yang belum terbit atau masih proses perpanjangan. Akibatnya nelayan tidak bisa membeli solar subsidi dan terpaksa membeli BBM non-subsidi atau bahkan tidak melaut,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihak SPDN tidak berani menyalurkan BBM subsidi tanpa dokumen resmi demi menghindari pelanggaran aturan distribusi.
“Kuotanya tersalurkan semua. Jadi isu kelangkaan sebenarnya lebih kepada administrasi yang belum selesai,” tambah Ahmad.
Keluhan serupa datang dari para nelayan. Hairul, nelayan Delta Pawan, mengaku tidak memiliki persoalan dengan pihak SPDN, tetapi kecewa dengan lambannya birokrasi pengurusan rekomendasi di DKP Ketapang.
“Kami melaut seminggu minimal butuh dua drum minyak. Sekarang sudah awal bulan tapi belum dapat jatah karena rekomendasi belum keluar,” keluhnya.
Sementara itu, nelayan lainnya, Herman, menilai keramaian yang terjadi di SPDN beberapa hari terakhir dipicu banyak nelayan yang menunggu kepastian izin, bukan karena stok solar habis.
“Kalau yang rekomendasinya sudah ada, tidak ada masalah. Biasanya kami angkut minyak pakai jeriken menggunakan motor,” ujarnya.
Para nelayan berharap Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya DKP, dapat mempercepat proses penerbitan rekomendasi agar aktivitas melaut tidak terganggu.
“Kami hanya ingin dipermudah dalam pengurusan izin supaya penyaluran BBM tetap tepat sasaran dan kami bisa terus melaut mencari nafkah,” pungkas Herman.
