KETAPANG – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah saat memimpin Apel Gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Senin (18/5/2026), di Halaman Kantor Bupati Ketapang.
Dalam arahannya, Wakil Bupati meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus meningkatkan dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat, terutama perangkat daerah yang memberikan pelayanan secara langsung.
“Sebagai aparatur pemerintah, kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Terutama dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelayanan harus semakin maksimal,” tegasnya.
Selain pelayanan publik, Jamhuri Amir juga menyoroti percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera menindaklanjuti program-program yang telah direncanakan.
Menurutnya, berbagai persoalan regulasi maupun administrasi tidak boleh menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan yang telah lama dinantikan masyarakat.
“Kami meminta agar berbagai kendala regulasi dan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga program-program yang telah ditetapkan bisa segera dilaksanakan secara maksimal,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa setiap aparatur memiliki keterbatasan, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia secara khusus meminta para camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan agar selalu hadir, responsif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat di wilayahnya.
“Kita memang memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan. Namun jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak berbuat. Kita harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jamhuri Amir turut menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian batas desa yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan batas wilayah kini semakin strategis karena berkaitan dengan potensi ekonomi, seperti sektor pertambangan, perkebunan, serta hak masyarakat atas plasma.
“Dulu batas desa mungkin belum menjadi persoalan karena belum memiliki nilai ekonomis. Namun sekarang, ketika ada potensi tambang, perkebunan, dan persoalan plasma, masyarakat mulai menuntut hak-haknya. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” ungkapnya.
Di bidang pembangunan infrastruktur, Wakil Bupati mengakui adanya keterbatasan anggaran akibat penyesuaian keuangan daerah. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pembangunan.
Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diperolehnya dukungan sebanyak 14 paket kegiatan pembangunan dari pemerintah pusat. Selain itu, Kabupaten Ketapang juga berhasil memperoleh bantuan 103 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian.
“Alhamdulillah, kerja keras dan komunikasi yang terus kami bangun dengan pemerintah pusat mulai membuahkan hasil. Dukungan ini akan terus kami perjuangkan demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang,” pungkasnya.
