PONTIANAK — Enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kalimantan Barat berganti pimpinan. Pergantian tersebut ditandai dengan pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah Kepala UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalbar, Rabu (19/8/2026).
Enam UPT yang mengalami pergantian pimpinan yakni Lapas Kelas IIB Ketapang, Lapas Kelas IIB Singkawang, Rutan Landak, Rutan Sambas, dan Rutan Sanggau.
Kepala Kanwil Ditjenpas Kalbar Jayanta mengatakan pergantian pimpinan merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus memastikan pelaksanaan tugas pemasyarakatan tetap berjalan sesuai arahan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
“Untuk UPT, ada enam UPT Pemasyarakatan yang berganti pada hari ini, sekalian serah terima,” ujar Jayanta.
Selain pergantian kepala UPT, pelantikan juga mencakup sejumlah pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Jayanta menyoroti persoalan kelebihan kapasitas yang masih menjadi tantangan di sejumlah lapas dan rutan di Kalbar.
Menurut dia, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu terus didorong untuk memperkuat infrastruktur pemasyarakatan, termasuk pembangunan lapas dan rutan baru.
“Kita berusaha pendekatan dengan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, begitu juga dengan pemerintah pusat, untuk pembangunan lapas atau rutan yang ada di Kalimantan Barat,” katanya.
Namun, Jayanta menyadari pembangunan fasilitas baru membutuhkan dukungan anggaran. Dengan keterbatasan tersebut, jajaran pemasyarakatan diminta tetap mampu menjalankan tugas dan menjaga kondisi lapas serta rutan tetap aman.
“Apapun istilahnya, kita harus siap. Karena kondisi negara juga mungkin tidak ada anggaran untuk membangun lapas dan rutan,” ujarnya.
Di tengah persoalan tersebut, Jayanta menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di setiap UPT. Koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan TNI, dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan.
Selain aspek keamanan, Jayanta meminta para kepala UPT yang baru dilantik memberikan perhatian serius terhadap pembinaan warga binaan.
Menurut dia, pembinaan harus menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas pemasyarakatan agar warga binaan memiliki bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
“Pesan kami sebagai Kepala Kantor Wilayah kepada KUPT yang hari ini dilantik, yang baru, selamat melaksanakan tugas sesuai dengan arahan Pak Menteri, begitu dengan Pak Dirjen. Sudah jelas rambu-rambu yang harus kita laksanakan,” kata Jayanta.
Ia menegaskan, keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga keamanan lapas dan rutan, tetapi juga dari keberhasilan mempersiapkan warga binaan kembali menjalani kehidupan di masyarakat.
“Yang tentunya adalah program pembinaan kepada narapidana, bagaimana mereka bebas nanti bisa bermanfaat kepada masyarakat dan keluarganya,” sambungnya.
Jayanta berharap para KUPT yang baru dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta memastikan pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan sarana dan anggaran.
