KETAPANG — Pemerintah Kabupaten Ketapang terus memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Tim Supervisi Mabes TNI yang dipimpin langsung Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Kamis (27/8/2026).
Rapat koordinasi itu dihadiri Wakil Bupati Ketapang, jajaran TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah dan instansi terkait, pihak bandara, perwakilan perusahaan, serta unsur lain yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Bupati Ketapang menegaskan, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh elemen.
Lebi lanjut Ia menyoroti kondisi kebakaran yang terjadi di kawasan gambut, khususnya di wilayah Jalan Pelang, yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri akibat kondisi lahan yang kering, keterbatasan sumber air, serta akses menuju lokasi kebakaran.
“Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya yang ada. Penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Semua elemen harus bergerak bersama, termasuk TNI-Polri, perusahaan, dan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, karakteristik kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terpadu. Api tidak hanya dapat dipadamkan di permukaan, tetapi juga berpotensi bertahan dan menyebar melalui lapisan bawah tanah.
Perusahaan Diminta Optimalkan Sumber Daya
Untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran, Bupati meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ketapang turut mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
Dukungan tersebut diharapkan mencakup penyediaan dan pengerahan peralatan pemadam kebakaran, pembangunan sekat api, penyediaan sumur bor, serta dukungan logistik bagi petugas yang bekerja di lapangan.
Bupati menegaskan, seluruh pihak harus mengambil peran sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, terutama dalam kondisi ketika ancaman kebakaran meningkat di sejumlah wilayah.
“Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Karhutla adalah persoalan bersama sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara bersama-sama,” katanya.
Sementara itu, Tim Supervisi Mabes TNI menyampaikan akan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat selama kurang lebih 30 hari.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan. Tim juga akan menyerap berbagai informasi, persoalan, dan kendala yang dihadapi di lapangan untuk menjadi bahan koordinasi dan evaluasi bersama pemerintah pusat.
Perkuat Satgas Darat dan Penanganan dari Udara
Selain memperkuat personel dan Satgas Darat, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mendorong dukungan penanganan melalui jalur udara.
Salah satu langkah yang didorong adalah penambahan armada helikopter untuk membantu proses pemadaman di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Dukungan udara dinilai penting untuk mempercepat penanganan, terutama pada titik-titik kebakaran yang berada di kawasan dengan akses terbatas dan medan yang sulit.
Bupati juga segera menugaskan jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mendampingi Tim Supervisi Mabes TNI dalam menentukan desa dan wilayah rawan karhutla yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.
“Persoalan yang kita hadapi harus disampaikan apa adanya agar solusi dari pusat tepat sasaran. Selain penanganan di lapangan, pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat juga harus terus dilakukan,” tegas Bupati.
Ia menilai, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada kemampuan memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Pencegahan harus menjadi perhatian utama melalui peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan, serta kepatuhan seluruh pihak untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Wujud Menjaga Rumah Besar Bersama
Di akhir rapat, Bupati Ketapang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong dalam mencegah dan menanggulangi karhutla di Kabupaten Ketapang.
“Kita berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada, sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat dijauhkan dari bencana serta tidak ada lagi korban jiwa akibat karhutla,” ujarnya.
Bagi Bupati, langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Tim Supervisi Mabes TNI bukan semata-mata upaya penanganan bencana, melainkan bentuk nyata komitmen menjaga Ketapang sebagai rumah besar bersama.
Ketika ancaman karhutla muncul, seluruh elemen daerah, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, perusahaan, hingga masyarakat, dituntut bergerak dalam satu semangat kebersamaan dan gotong royong.
Upaya tersebut juga sejalan dengan Misi Keenam Kabupaten Ketapang, yakni pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Melalui penguatan pencegahan, penanganan di lapangan, edukasi kepada masyarakat, serta perlindungan kawasan hutan dan lahan, Pemerintah Kabupaten Ketapang berupaya menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus melindungi kesehatan, keselamatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah titik api atau luas lahan yang terbakar. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan.
Sebab rumah yang baik adalah rumah yang dirawat oleh seluruh penghuninya. Demikian pula Ketapang, yang akan terus bergerak menuju daerah yang maju dan mandiri apabila seluruh masyarakat memiliki kepedulian serta tanggung jawab yang sama dalam menjaga daerah yang dicintai.
Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Menjaganya dari ancaman karhutla adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
