banner 468x60
Info Ketapang

KONI Ketapang Soroti Dugaan Konflik Kepentingan di Porprov 2026, Minta KONI Kalbar Evaluasi Cabor

×

KONI Ketapang Soroti Dugaan Konflik Kepentingan di Porprov 2026, Minta KONI Kalbar Evaluasi Cabor

Sebarkan artikel ini

KETAPANG – Sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026 menjadi sorotan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ketapang. Mulai dari dugaan konflik kepentingan dalam kepengurusan cabang olahraga (cabor) hingga konsistensi penerapan aturan pertandingan dinilai perlu dievaluasi.

Ketua KONI Kabupaten Ketapang, Theo Bernadhi, meminta KONI Kalbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kepengurusan cabor dan pelaksanaan pertandingan. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi mencederai prinsip sportivitas dan fair play yang seharusnya menjadi landasan kompetisi olahraga.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya pengurus cabor di tingkat provinsi yang menangani lebih dari satu cabang olahraga, khususnya olahraga bela diri.

Theo menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan, terutama apabila pengurus yang bersangkutan juga terlibat langsung dalam penyelenggaraan pertandingan.

“Kami berharap ada evaluasi dalam Porprov 2026 ini. Khususnya di cabang olahraga bela diri, masih ada pengurus cabor di tingkat provinsi yang mengurus lebih dari satu cabang olahraga. Ini berpotensi merugikan kabupaten lain karena mereka juga terlibat dalam mengurus pertandingan Porprov sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” kata Theo.

Ia menjelaskan, persoalan yang disoroti bukan semata-mata rangkap kepengurusan atau distribusi atlet ke sejumlah kabupaten/kota. Namun, keterlibatan pengurus cabor dalam penyelenggaraan pertandingan, termasuk sebagai juri maupun wasit, dinilai dapat menimbulkan persoalan independensi.

Menurut Theo, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi jalannya pertandingan hingga pengambilan keputusan dalam menentukan pemenang.

“Bukan soal distribusi atletnya, tetapi konflik kepentingan ketika oknum pengurus cabor juga terlibat langsung sebagai pihak terkait dalam pertandingan. Jalannya pertandingan hingga keputusan siapa pemenang berpotensi memiliki kepentingan, tergantung atlet siapa yang bertanding. Ini yang kami harapkan bisa dievaluasi ke depan,” tegasnya.

Selain persoalan kepengurusan, KONI Ketapang juga menyoroti konsistensi penerapan regulasi pertandingan. Theo menyebut terdapat aturan yang semestinya sudah ditetapkan secara final, tetapi masih dinegosiasikan dengan kabupaten lain menjelang pertandingan.

Padahal, menurutnya, regulasi kompetisi harus ditetapkan sejak awal, memiliki standar yang jelas, dan berlaku sama bagi seluruh peserta. Perubahan atau negosiasi aturan menjelang pertandingan dikhawatirkan membuka ruang ketidakadilan.

Sorotan lainnya datang dari cabang olahraga kickboxing. Theo mengaku pihaknya menerima laporan mengenai dugaan perbedaan penilaian terhadap atlet yang bertanding dari satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.

“Kami juga mendapat laporan dari kickboxing terkait penilaian terhadap pemenang yang berbeda-beda antara satu kabupaten dan kabupaten lainnya. Padahal, dalam suatu pertandingan tentu harus ada aturan baku yang mengikat,” jelasnya.

Theo menegaskan, Porprov seharusnya menjadi wadah pembinaan sekaligus ajang mengukur kemampuan atlet daerah. Kompetisi olahraga tingkat provinsi juga tidak semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan kelompok tertentu yang justru berpotensi merugikan atlet hasil pembinaan daerah.

Karena itu, ia meminta KONI Kalbar mengevaluasi tata kelola kepengurusan cabor, termasuk persoalan rangkap jabatan dan keterlibatan pengurus dalam pertandingan, agar setiap cabang olahraga dapat menjalankan tugas secara independen, profesional, dan transparan.

Menurut Theo, evaluasi tersebut penting karena Porprov memiliki peran strategis dalam mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi yang lebih tinggi, terutama Pra-PON dan PON.

“Kita ingin Porprov ini menjadi ajang bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan dan mempersiapkan diri menuju Pra-PON maupun PON, bukan menjadi ajang bisnis atau kepentingan menyebarluaskan atlet yang justru merugikan atlet-atlet yang sudah dibina di daerah masing-masing,” tegasnya.

Terkait penyampaian keberatan, Theo mengatakan KONI Ketapang telah menyampaikan sejumlah catatan dan kritik secara lisan kepada pihak terkait di tingkat provinsi.

Namun, pihaknya masih menunggu seluruh pertandingan cabang olahraga selesai sebelum melayangkan surat resmi kepada KONI Kalbar.

“Secara lisan sudah kami sampaikan. Namun, kami masih menunggu pertandingan seluruh cabang olahraga selesai. Setelah itu, kami akan menyurati secara resmi KONI Kalimantan Barat agar dilakukan evaluasi sesuai kewenangan dan kebijakan masing-masing,” pungkasnya.

Meski menyampaikan sejumlah kritik, Theo tetap mengapresiasi kerja keras KONI Kalbar dalam menyelenggarakan Porprov 2026 di tengah berbagai keterbatasan. Ia berharap catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola olahraga di Kalimantan Barat.

“Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada KONI Kalbar yang telah menyelenggarakan Porprov ini. Saya meyakini KONI Kalbar akan mengevaluasi oknum di cabor yang terindikasi mencederai pelaksanaan Porprov yang sudah disiapkan sedemikian baik,” tutupnya.