KUBU RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang setelah wilayah tersebut menetapkan status tanggap darurat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan status tersebut penting karena membuka akses dukungan lebih besar dari pemerintah pusat untuk menangani karhutla.
“Kalau sudah tanggap darurat, pemerintah pusat bisa langsung membantu penanganannya,” kata Norsan saat meninjau karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026).
Pemprov Kalbar juga telah menggeser satu unit helikopter water bombing ke Ketapang. Dengan tambahan tersebut, kini dua helikopter disiagakan untuk mendukung pemadaman dari udara.
Meski begitu, operasi pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala. Kabut asap mengganggu jarak pandang, sementara sebagian titik api berada di kawasan hutan yang sulit dijangkau dan jauh dari sumber air.
Kondisi lahan gambut juga menjadi tantangan. Api tidak hanya membakar permukaan, tetapi dapat merambat ke lapisan bawah tanah sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.
Untuk memperkuat operasi di darat, TNI bersama pihak terkait telah membangun sejumlah sumur bor di lokasi yang membutuhkan pasokan air. Satgas Karhutla juga terus mengoptimalkan pemadaman darat dan udara untuk mencegah api meluas.
Norsan mengatakan pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi lainnya. Salah satunya menyambut rencana kedatangan tim dari Jepang yang akan berbagi pengalaman dan teknologi dalam penanganan kebakaran lahan gambut.
Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan kombinasi antara respons cepat saat kebakaran terjadi dan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
