SINTANG, Aksaraloka.com — Harapan warga Desa Muakan Petinggi, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, untuk mendapatkan pembangunan dan pelayanan dasar yang layak disebut masih jauh dari kenyataan.
Sejumlah persoalan mulai dari akses jalan yang sulit dilalui saat banjir, listrik yang dinilai belum jelas, fasilitas pendidikan yang memprihatinkan hingga akses layanan kesehatan menjadi keluhan warga.
Keluhan tersebut disampaikan salah seorang warga, Tarmiji. Menurutnya, kondisi infrastruktur di desa masih menjadi kendala utama bagi aktivitas masyarakat.
“Jalan sudah ada, tapi ketika ada banjir terkendala semuanya. Kita tidak bisa ke mana-mana. Banjir sampai 1 meter hingga 2 meter,” kata Tarmiji.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan dan kebutuhan kesehatan masyarakat.
Persoalan listrik menjadi salah satu keluhan yang paling disoroti. Tarmiji mengaku warga telah membayar sekitar Rp1 juta untuk mendapatkan sambungan listrik.
Namun, dia menyebut listrik yang dijanjikan menyala sejak November 2023 hingga kini belum dirasakan sebagaimana yang diharapkan.
“Janjinya nyala November 2023. Sekarang sudah 2026. Kalau tidak bayar, kamu tidak dapat listrik,” ujarnya.
Tarmiji mengatakan keterbatasan listrik juga berdampak terhadap masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Warga, kata dia, terpaksa mengandalkan genset yang membutuhkan biaya operasional cukup besar.
“Mau bisnis dan usaha sia-sia karena operasional sangat mahal. Kalau pakai listrik tinggal bayar voucher. Kalau pakai genset, satu bulan satu minggu 25 liter. Belum perawatan mesin, dinamo dan sebagainya,” tuturnya.
Bagi Tarmiji, listrik bukan hanya kebutuhan penerangan, tetapi juga menjadi salah satu modal dasar untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau ada listrik bisa usaha. Tidak ada listrik harus punya modal besar. Kalau tunggu dari desa kapan bisa usahanya?” katanya.
Pertanyakan Transparansi Anggaran Desa
Selain persoalan infrastruktur, Tarmiji juga mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran desa.
Dia mengaku masyarakat tidak mengetahui secara jelas besaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun dana desa serta penggunaannya.
“Kita tidak tahu ADD berapa, dana desa berapa. Tidak ada plang, tidak ada laporan dan tidak pernah panggil masyarakat,” ujarnya.
Dia juga menyebut masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
“Musrenbang tidak pernah dilibatkan masyarakat. Kita hanya tutup mata dan telinga. Mau komplain tidak bisa,” katanya.
Menurut Tarmiji, kondisi tersebut membuat masyarakat merasa memiliki keterbatasan ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan desa.
“Tujuan kami itu membangun adil dan merata, gunakan anggaran sebaik mungkin,” tegasnya.
Akses Kesehatan Jadi Persoalan
Persoalan lain yang turut dikeluhkan adalah akses terhadap layanan kesehatan.
Tarmiji mengatakan warga yang membutuhkan layanan kesehatan, termasuk ibu yang hendak melahirkan, harus mencari kendaraan pribadi untuk menuju fasilitas kesehatan di wilayah desa lain.
“Harus pesan mobil pribadi, biaya mahal. Harus bayar sendiri. Karena terlambat dirawat atau diobati harus ke desa sebelah,” katanya.
Menurut dia, warga bahkan harus menghubungi bidan di Senaning. Perjalanan menuju lokasi tersebut disebut dapat memakan waktu sekitar satu jam menggunakan sepeda motor.
Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius, terutama bagi warga yang tidak memiliki kendaraan maupun memiliki keterbatasan ekonomi.
Fasilitas Sekolah Disebut Memprihatinkan
Di sektor pendidikan, Tarmiji juga menyoroti kondisi fasilitas sekolah di Desa Muakan Petinggi.
Menurutnya, bangunan sekolah yang telah berdiri sejak dekade 1970-an hanya mendapat renovasi ringan.
“Fasilitas sangat buruk. Dibangun tahun 1970-an, bangunan cuma direnovasi sedikit dan dicat. Lantai bolong dan sebagainya,” ujarnya.
Dia menyebut jumlah murid di sekolah tersebut mencapai lebih dari 100 orang. Sementara itu, kebutuhan tenaga pendidik juga disebut masih menjadi persoalan.
Tarmiji menegaskan warga tidak meminta pembangunan yang berlebihan. Menurutnya, masyarakat hanya berharap kebutuhan dasar seperti jalan, listrik, pendidikan dan akses kesehatan mendapat perhatian pemerintah.
“Kami harapkan jalan dan listrik dibangun. Itu saja akses. Jalan dan listrik kami bisa memperbaiki kehidupan kami,” katanya.
Dia berharap pemerintah turun langsung melihat kondisi Desa Muakan Petinggi dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Kami tidak minta macam-macam. Kami cuma ingin pembangunan adil dan merata, supaya kami juga bisa maju,” pungkasnya.
Kepala Desa Belum Berhasil Dikonfirmasi
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Muakan Petinggi, Robi Apit, terkait berbagai keluhan warga tersebut belum membuahkan hasil.
Saat hendak ditemui di kantor desa, Robi Apit disebut tidak berada di tempat. Kantor Desa Muakan Petinggi juga dalam kondisi tertutup meski masih dalam waktu jam kerja.
Upaya konfirmasi kemudian dilakukan melalui sambungan telepon. Namun, nomor telepon Robi Apit yang dihubungi dalam kondisi tidak aktif.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan dari Robi Apit mengenai sejumlah persoalan yang disampaikan warga, mulai dari pembangunan infrastruktur, listrik, pelayanan kesehatan, pendidikan, transparansi anggaran desa hingga pelayanan administrasi.
Konfirmasi dari Pemerintah Desa Muakan Petinggi tetap diperlukan untuk mengetahui duduk perkara secara utuh sekaligus memberikan ruang kepada kepala desa untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi atas berbagai keluhan tersebut.
