PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun 2026.
Ia menyebut anggaran ini menjadi penyusunan murni pertama di bawah kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota dengan pijakan visi-misi serta RPJMD 2025–2030.
“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat membuka asistensi RKA, Senin (25/8/2025).
Edi menyoroti tantangan fiskal akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Meski demikian, target pendapatan APBD 2026 ditetapkan Rp2,216 triliun. Ia menegaskan perlunya strategi menggali sumber baru agar pembangunan tetap berjalan.
Selain pendapatan, aspek tata kelola keuangan juga jadi perhatian. “Transparansi dan pertanggungjawaban adalah kunci, karena tujuan akhir APBD adalah kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Edi menambahkan, politik anggaran harus dipahami sebagai proses kolaboratif antara eksekutif dan legislatif. Kinerja yang baik akan mendatangkan insentif fiskal dari pusat.
“Prinsip serupa juga berlaku di kota, dengan memberi apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak,” katanya.
Ia meminta jajaran aparatur mengubah pola pikir agar lebih berorientasi pada pelayanan dan empati.
“Mindset kita harus membangun masyarakat. Kalau hanya fokus pada gaji dan tunjangan, kerja tidak akan total,” ujarnya.
Soal efisiensi, Edi mengingatkan agar program berbasis kebutuhan, sementara perjalanan dinas yang tak mendesak ditekan di era digitalisasi.
Ia juga menekankan sektor strategis seperti pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah.
Wali Kota turut mendorong optimalisasi peran kecamatan, kelurahan, serta RT/RW dengan peningkatan insentif, namun tanpa pemekaran berlebihan.
“Insentif harus sebanding dengan kontribusi nyata dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” pungkasnya.
