PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya berfokus pada pemadaman. Menurut dia, pengawasan dan pencegahan harus diperkuat sejak sebelum kebakaran terjadi.
Hal itu disampaikan Norsan setelah memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).
Usai rapat, Norsan memantau kondisi karhutla melalui Command Center Pusdalops BPBD Kalbar. Dari pemantauan tersebut, sejumlah titik panas terdeteksi di beberapa kabupaten.
Norsan bersama jajaran kemudian meninjau salah satu lokasi yang terindikasi terdapat titik panas di Kabupaten Kubu Raya.
Dalam peninjauan itu, Norsan meminta masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Imbauan tersebut dinilai penting karena kondisi cuaca yang panas dan minim hujan dapat membuat api cepat meluas.
“Kita mengimbau bahwa jangan dulu membakar lahan pada saat panas ini. Yang membakar ini bukannya peladang, tapi masyarakat Kalimantan Barat,” kata Norsan.
Ia mencontohkan kebakaran di kawasan Lintang Batang, Kubu Raya. Menurut Norsan, lokasi yang terbakar bukan merupakan kawasan ladang sehingga praktik pembakaran lahan perlu diawasi lebih ketat.
“Kita lihat kemarin di daerah Lintang Batang terbakar itu tidak ada ladang. Mohon penegakan hukumnya kalau bisa benar-benar ditegakkan dan benar-benar diawasi,” ujarnya.
Norsan menilai pembakaran lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan. Asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
“Dengan cara membakar itu dengan harapan bahwa kebunnya tidak perlu ditebas lagi dan tidak perlu keluar biaya besar, tapi menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Berapa banyak yang menderita karena ISPA,” katanya.
Karena itu, Norsan meminta pencegahan dilakukan lebih awal. Sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan spanduk larangan membakar, hingga pengawasan lapangan dinilai perlu dilakukan sebelum memasuki puncak musim kemarau.
“Pencegahan bisa juga kita lakukan dengan sosialisasi, kemudian kita buat spanduk atau buat ajakan untuk tidak membakar dan lain sebagainya,” ujarnya.
Norsan menilai pemerintah seharusnya dapat bergerak lebih cepat karena kondisi musim kemarau telah diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Ini yang saya lihat belum dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Harusnya itu yang dilakukan karena sudah tahu musim kemarau dari BMKG sehingga BPBD mulai bergerak,” katanya.
Selain pencegahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperkuat patroli dan pemantauan lapangan, posko siaga, serta operasi pemadaman. Upaya pemadaman dari udara, termasuk water bombing, juga akan dioptimalkan untuk menjangkau titik api di lahan gambut dan wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.
Norsan menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, relawan, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencegah kebakaran meluas.
Menurut dia, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah munculnya titik api baru.
Dengan pengawasan yang lebih kuat dan pencegahan sejak dini, Norsan berharap dampak karhutla terhadap lingkungan, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat dapat ditekan.
