PONTIANAK — Rencana kegiatan IPOCS 2026 bertajuk Pertemuan Edukasi Petani Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Barat akhirnya dibatalkan. Keputusan itu diambil setelah kegiatan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, di tengah kondisi Kalbar yang masih dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap.
Pembatalan kegiatan yang digelar pihak swasta tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalbar, Rino Anteno Tengo, Senin (14/9/2026).
Rino mengatakan, pembatalan dilakukan atas instruksi Gubernur Kalbar Ria Norsan. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara untuk meminta kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
“Atas instruksi Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saya sudah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara untuk dibatalkan,” kata Rino.
Menurut dia, IPOCS 2026 merupakan agenda yang diselenggarakan Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Media Perkebunan.
Keputusan pembatalan, kata Rino, berkaitan dengan situasi Kalbar yang dinilai belum kondusif. Karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah dan dampaknya berupa kabut asap telah mengganggu masyarakat.
“Kalbar masih dalam kondisi yang tidak kondusif. Kita tahu sendiri Kalimantan Barat masih dilanda karhutla yang semakin parah. Jadi kita mohon empati dari panitia untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut,” ujarnya.
Rino menegaskan, kegiatan tersebut bukan agenda pemerintah dan seluruh biaya penyelenggaraannya berasal dari pihak swasta.
“Pendanaan atas kegiatan ini murni dari pihak penyelenggara atau pihak swasta. Tidak ada pendanaan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Pembatalan IPOCS 2026 menjadi perhatian karena rencana kegiatan tersebut muncul ketika pemerintah dan masyarakat Kalbar tengah berjibaku menghadapi karhutla serta dampak asap.
Rino mengajak seluruh pihak mengedepankan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan bersama-sama mendukung penanganan karhutla.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Kalbar untuk bersama-sama menjaga hutan dan lingkungan agar kita bisa terbebas dari bencana karhutla,” katanya.
Pemprov Kalbar saat ini masih mengintensifkan penanganan karhutla, mulai dari pemadaman di sejumlah titik hingga upaya mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah meminta seluruh pihak mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah sebelum menggelar kegiatan yang berpotensi mengundang banyak orang.
