PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Ria Norsan saat menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (7/9/2026).
Menurut Ria Norsan, Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dunia usaha, serta elemen masyarakat dan relawan terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan sesuai kewenangan masing-masing,” kata Ria Norsan.
Ia mengatakan penanganan Karhutla membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, perubahan APBD 2026 tidak hanya ditujukan untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Perubahan anggaran juga menjadi instrumen untuk memperkuat respons pemerintah terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi Karhutla.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah naik dari Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun. Sementara belanja daerah meningkat dari Rp5,70 triliun menjadi Rp6,21 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan naik dari Rp300 miliar menjadi Rp497,48 miliar. Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Ria Norsan menegaskan penyesuaian anggaran tersebut diharapkan membuat kebijakan fiskal daerah lebih cepat dan efektif dalam merespons dinamika di lapangan.
“Fokus utama tetap diarahkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, menjamin kesinambungan pembangunan daerah, serta memastikan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam mitigasi dan penanganan bencana lingkungan yang sedang dihadapi,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah, aparat, tim gabungan, relawan, dunia usaha, dan masyarakat yang turut terlibat dalam pencegahan dan penanganan Karhutla di Kalbar.
Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas dalam APBD Perubahan 2026 selanjutnya akan dibahas bersama antara perangkat daerah dan alat kelengkapan DPRD Kalbar.
Pemerintah Provinsi Kalbar berharap pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif, efektif, serta tetap berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
