PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalbar. Penguatan dilakukan dengan menginventarisasi kebutuhan personel, peralatan, air, hingga dukungan operasional pemadaman.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, Pemprov Kalbar terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta seluruh unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
Menurut Norsan, kebutuhan di lapangan akan terus diinventarisasi dan dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi.
“Termasuk dukungan peralatan dan operasional pemadaman,” kata Ria Norsan, Minggu (6/9/2026).
Ia mengatakan, penambahan personel dan peralatan akan dilakukan sesuai kebutuhan serta perkembangan kondisi karhutla di lapangan. Wilayah yang membutuhkan dukungan tambahan, terutama daerah dengan titik api dan luasan karhutla signifikan, akan menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Selain personel dan peralatan, ketersediaan air dan logistik bagi petugas pemadam juga menjadi perhatian. Norsan meminta jajaran di lapangan memastikan kebutuhan dasar para petugas dapat terpenuhi selama menjalankan operasi pemadaman.
Pemprov Kalbar, lanjut dia, juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat dukungan logistik, termasuk pasokan air dan sarana pemadaman.
“Secara umum, penanganan karhutla masih terus kami perkuat. Kami tidak ingin petugas di lapangan bekerja dengan keterbatasan yang menghambat proses pemadaman,” ujarnya.
Karena itu, Norsan meminta setiap laporan terkait kekurangan personel, peralatan, air maupun kebutuhan lainnya segera disampaikan agar dapat dicarikan solusi.
Ia menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan unsur lainnya.
“Karhutla ini tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, relawan dan masyarakat harus bergerak bersama,” katanya.
Pemprov Kalbar juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan tambahan apabila diperlukan.
Norsan menegaskan keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan menjadi prioritas. Di sisi lain, upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas akan terus dilakukan secara maksimal.
