PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengandalkan dua inovasi daerah, GERAI-KU dan SIDEKAP, untuk menjawab persoalan keterjangkauan harga pangan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Kedua inovasi tersebut dipaparkan Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam tahapan penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/11/2026).
GERAI-KU merupakan inovasi yang dirancang untuk memperpendek rantai distribusi pangan, khususnya telur dan daging ayam, dengan menghubungkan peternak atau produsen secara langsung kepada konsumen.
Skema ini diharapkan memberikan kepastian harga bagi peternak sekaligus membuat komoditas pangan lebih terjangkau bagi masyarakat.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, GERAI-KU telah memfasilitasi distribusi produk sebanyak 91.968,34 kilogram dengan nilai transaksi mencapai Rp2,57 miliar. Dari kegiatan tersebut, konsumen memperoleh manfaat ekonomi berupa penghematan sebesar Rp514,4 juta.
Volume distribusi itu meningkat 90,7 persen dibandingkan sepanjang 2025. Selain membantu menjaga pasokan dan mengendalikan inflasi, GERAI-KU juga mendukung pengembangan UMKM peternakan serta pelaksanaan pasar murah.
Pengembangan inovasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, TNI AU, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, komunitas, hingga peternak. GERAI-KU juga telah direplikasi di Kabupaten Sintang dan Ketapang.
Sementara itu, inovasi di sektor kesehatan diwujudkan melalui SIDEKAP atau Sistem Pelaporan Insiden Terintegrasi. Platform digital ini dikembangkan untuk memperkuat keselamatan pasien melalui sistem pelaporan insiden yang lebih cepat, terintegrasi, dan terdokumentasi.
Sebelumnya, pelaporan insiden keselamatan pasien masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen berbasis kertas. Melalui SIDEKAP, proses pelaporan, verifikasi, analisis, hingga tindak lanjut dapat dilakukan dalam satu sistem terintegrasi.
SIDEKAP juga menerapkan prinsip No Name, No Shame, dan No Blame. Prinsip ini memberikan ruang bagi tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden tanpa khawatir terhadap identitas, stigma, maupun upaya saling menyalahkan.
Dengan demikian, setiap laporan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.
Implementasi SIDEKAP menunjukkan peningkatan jumlah pelaporan. Pada 2024 tercatat 89 laporan, meningkat menjadi 204 laporan pada 2025. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Juni 2026, jumlah laporan mencapai 392.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, inovasi pemerintah daerah harus berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Melalui GERAI-KU dan SIDEKAP, Pemprov Kalbar berupaya memperkuat ketahanan pangan, menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, sekaligus meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan.
