AKSARALOKA.COM, PONTIANAK – Dugaan skandal fraud penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar memasuki babak yang lebih serius. Polda Kalimantan Barat resmi menaikkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Kenaikan status ini menjadi sinyal bahwa dugaan penyimpangan penyaluran kredit di bank milik daerah tersebut tidak lagi sekadar menjadi persoalan yang didalami, tetapi telah masuk ke proses hukum yang lebih jauh.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanudin memastikan penyidikan masih terus berjalan. Sejumlah saksi diperiksa dan alat bukti dikumpulkan untuk mengungkap konstruksi perkara yang diduga menyeret oknum internal Bank Kalbar berinisial GER.
“Bank Kalbar statusnya sudah kita naik tahap penyidikan. Proses masih berjalan, kita masih memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan alat bukti,” ungkap Burhanudin.
Ketika ditanya apakah penyidik juga berpeluang memeriksa jajaran petinggi Bank Kalbar, termasuk Direktur Utama dan direksi.
“Proses masih berjalan,” jawabnya singkat.
Peningkatan status perkara ini tentu menjadi perkembangan penting. Sebab, sejak awal munculnya dugaan fraud KUR, publik mempertanyakan bagaimana praktik yang diduga melibatkan oknum internal bank tersebut bisa terjadi, bahkan disebut-sebut tidak hanya menyangkut kantor pusat, tetapi juga sejumlah kantor cabang.
Selain itu Burhanudin juga menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penghitungan kerugian akibat dugaan Fraud KUR yang terjadi Bank Kalbar.
Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanudin, membenarkan adanya penyelidikan dugaan fraud dalam penyaluran KUR Bank Kalbar.
Dalam keterangannya pada 20 Oktober 2026, Burhanudin menyebut penanganan perkara berawal dari laporan yang masuk dan kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan.
Bahkan, dugaan penyimpangan tersebut disebut tidak hanya terjadi di kantor pusat, melainkan juga terindikasi di beberapa kantor cabang Bank Kalbar.
Salah satu oknum berinisial GER juga disebut menjadi pihak yang akan dimintai keterangan penyidik.
Kini, setelah status perkara naik ke penyidikan, publik tentu menunggu sejauh mana keberanian aparat membongkar seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Dugaan Pencatutan KTP hingga Pembagian Dana KUR
Perkara ini semakin menyita perhatian lantaran sebelumnya beredar informasi mengenai dugaan penyalahgunaan data mahasiswa untuk pengajuan pinjaman KUR.
Modus yang mencuat di antaranya dugaan pemberian janji bantuan kepada mahasiswa dengan syarat membuka rekening dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Namun, data tersebut diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pengajuan pinjaman KUR tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik identitas.
Tak hanya itu, muncul pula informasi dugaan pembagian dana kredit antara nasabah dengan oknum internal bank berinisial GER.
Dalam salah satu informasi yang beredar, dari pengajuan pinjaman senilai Rp2 miliar, masing-masing Rp1 miliar diduga dialokasikan kepada nasabah dan oknum bersangkutan.
Seluruh dugaan modus, aliran dana, serta keterlibatan pihak-pihak terkait tersebut kini harus dibuktikan melalui penyidikan dan alat bukti yang sah.
Namun, jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya jelas bukan sekadar penyimpangan prosedur kredit. Ada pertanyaan besar mengenai bagaimana sistem verifikasi, pengawasan, dan pengendalian internal bank dapat ditembus.
Dirut, Direksi hingga Dewan Pengawas Jangan Kebal Pemeriksaan
Sebelumnya, praktisi hukum dari Kita Melek Hukum, Andrean Winoto Wijaya, secara terbuka mendesak Polda Kalbar tidak berhenti pada pemeriksaan oknum pelaksana di lapangan.
Ia meminta penyidik menelusuri tanggung jawab manajemen, termasuk memeriksa Direktur Utama, jajaran direksi hingga Dewan Pengawas Bank Kalbar apabila ditemukan keterkaitan berdasarkan alat bukti.
Menurut Andrean, dugaan fraud tersebut harus dibedah dari sisi tata kelola dan sistem pengawasan internal. Jangan sampai penanganan perkara hanya berujung pada oknum pelaksana, sementara pihak yang memiliki kewenangan lebih besar luput dari pemeriksaan.
“Bank Kalbar ini bank daerah, milik masyarakat Kalimantan Barat. Karena itu, proses penegakan hukum tidak boleh hanya terfokus pada oknum eksekutornya. Kami menduga persoalan ini bersifat sistematis, sehingga harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari direktur, direksi, Dewan Pengawas dan pihak-pihak lainnya,” tegas Andrean, Kamis (5/11/2026).
Ia juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan fasilitas, kemudahan, atau pembiaran sehingga dugaan penyimpangan tersebut dapat berlangsung.
“Kalau memang ada pihak yang membekingi atau memberikan fasilitas kepada oknum untuk melakukan fraud, itu juga harus dibongkar. Jangan sampai hanya pelaksana di lapangan yang dikorbankan, sementara pihak yang memiliki tanggung jawab lebih besar justru tidak tersentuh,” ujarnya.
Andrean turut meminta dugaan pencatutan identitas masyarakat ditelusuri secara serius. Sebab, apabila KTP warga digunakan tanpa persetujuan, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri, termasuk terkait perlindungan data pribadi.
Bank Kalbar Masih Bungkam
Di tengah perkembangan penyidikan, sikap Bank Kalbar justru masih menyisakan tanda tanya.
Sejak perkara dugaan fraud KUR ini bergulir di Mapolda Kalbar, pihak Bank Kalbar belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan yang menyeret institusi perbankan daerah tersebut.
Padahal, Bank Kalbar merupakan bank pembangunan daerah yang memiliki penyertaan modal dari APBD. Dengan demikian, persoalan yang tengah ditangani aparat penegak hukum ini bukan semata urusan internal perusahaan, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan lembaga keuangan milik daerah.
Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai langkah evaluasi internal, mekanisme pengawasan, serta upaya perlindungan terhadap nasabah maupun masyarakat yang diduga menjadi korban.
Kini, bola panas berada di tangan penyidik Polda Kalbar.
Naiknya status perkara ke penyidikan harus menjadi momentum untuk membongkar perkara secara terang-benderang. Siapa yang bermain, bagaimana modusnya, ke mana aliran dana mengalir, berapa kerugian, serta apakah ada keterlibatan pihak lain di balik dugaan penyimpangan tersebut.
