banner 468x60
INFO PEMPROV KALBAR

Wagub Kalbar Dorong Regulasi Kratom Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Petani

×

Wagub Kalbar Dorong Regulasi Kratom Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Petani

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penyusunan regulasi tata kelola kratom yang memberikan kepastian hukum bagi petani dan pelaku usaha. Regulasi tersebut diharapkan mampu membuka akses pasar, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan, kratom merupakan komoditas ekonomi yang menjadi sumber penghidupan ribuan petani di Kalimantan Barat. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang melindungi seluruh pelaku usaha, terutama petani kecil.

“Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum,” kata Krisantus dalam Focus Group Discussion (FGD) Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Sebelum mengikuti FGD, Krisantus bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta Kepala Bapperida Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN.

Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola dan hilirisasi kratom, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pertumbuhan usaha lokal.

FGD yang menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Kratom itu juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Krisantus mengapresiasi DPRD Kalbar, khususnya Pansus Tata Kelola Kratom, yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Menurut dia, kepastian aturan diperlukan mengingat potensi ekonomi kratom di Kalbar cukup besar.

Ia menyebutkan, luas lahan budidaya kratom di Kalbar mencapai sekitar 11.800 hektare. Namun, belum jelasnya pengaturan tata niaga menyebabkan komoditas tersebut mengalami penumpukan di daerah. Bahkan, pengolahan kratom dalam skala industri rumahan mulai berkembang di Kota Pontianak.

Krisantus juga menyoroti potensi perdagangan melalui jalur tidak resmi ke sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Thailand. Menurut dia, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui regulasi yang jelas dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian usaha, akses pasar, dan perlindungan harga bagi petani maupun pengusaha lokal. Pengaturannya juga perlu mempertimbangkan standar mutu, aspek kesehatan, lingkungan, serta keberlanjutan budidaya.

Selain perlindungan petani, penataan tata kelola kratom dinilai memiliki kaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini turut menjadi perhatian melalui sinergi Pansus Tata Kelola Kratom dengan Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar.

Krisantus mengingatkan agar penyusunan regulasi tidak justru membebani petani kecil. Ia meminta seluruh pihak mempertimbangkan masukan petani, pengusaha lokal, dan kalangan ahli sebelum aturan ditetapkan.

“Dengarkan suara petani, pengusaha lokal, dan para ahli. Jangan sampai regulasi ini justru mempersulit petani kecil. Pemerintah Provinsi siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan Perda ini dapat diimplementasikan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Melalui audiensi dan FGD tersebut, Pemprov Kalbar berharap terbangun koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan hilirisasi kratom. Hasil pembahasan diharapkan menjadi masukan konkret untuk menyempurnakan Raperda Tata Kelola Kratom.

“Kita ingin kratom Kalbar dikelola secara profesional, petani sejahtera, pengusaha tumbuh, dan daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya,” pungkas Krisantus.