AKSARALOKA.COM, KAPUAS HULU-Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menilai keberadaan pelayanan kesehatan melalui praktek bidan swasta sangat membantu pemerintah.
Ia mengatakan nantinya dalam kepengurusan perizinan usaha praktek bidan swasta akan dipercepat agar pelayanan kesehatan dapat secepatnya di rasakan masyarakat Kapuas Hulu.
“Tempat praktek bidan ini jauh dari puskesmas. Keberadaan bidan sangat membantu masyarakat kita yang lokasinya jauh dari puskesmas. Mudah-mudahan banyak bidan termotivasi dengan yang sudah dilakukan Bidan Sinurani,” ujar Diaan, di Kapuas Hulu Selasa 15 Agustus 2023.
Diaan menjelaskan dalam mendukung para bidan swasta untuk membuka praktek, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memberi kemudahan salah satunya mempercepat dalam kepengurusan perizinan administrasi untuk mendirikan pelayanan kesehatan swasta.
“Hal itu perlu kami lakukan karena hingga saat ini masih banyak daerah lain di Kapuas Hulu yang belum memiliki layanan kesehatan swasta seperti ini. Sedangkan masyarakat, ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan mesti jauh turun dari desa ke kecamatan,” ungkap Diaan.
Menurutnya, apabila di desa memiliki tenaga bidan yang membuka praktek kesehatan swasta, tentunya akan sangat membantu pemerintah dalam pemberian layanan kesehatan.
Diaan menambahkan, Kapuas Hulu dengan luas wilayah mencapai 31318 kilometer persegi. Di wilayah utara berbatasan dengan Malaysia, wilayah timur berbatasan dengan Kaltim dan wilayah Selatan berbatasan dengan Kalteng.
Sementara itu jumlah penduduk Kapuas Hulu saat ini ada sekitar 270 ribu jiwa dan masih banyak memerlukan pemerataan pelayanan kesehatan.
“Melihat luasnya wilayah Kapuas Hulu, kami akui ini menjadi tantangan dalam pembangunan dari segala sektor. Termasuk bidang kesehatan, dikarenakan anggaran yang terbatas,” ujar Bupati Kapuas Hulu.
Terkait hal itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat Pintauli Romangasi Siregar, menuturkan BKKBN secara penganggaran sudah mendukung melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
“Dari alokasi BOKB ini juga termasuk bantuan pelayanan KB khususnya MKJP. Kegiatan ini sendiri sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu,” tutur Pinta.
Kemudian lanjut Pinta, untuk penyediaan alat kontrasepsi yang dibutuhkan semuanya disediakan oleh BKKBN. Baik kebutuhan KB MKJP dan non MKJP telah disiapkan.
Selain itu, BKKBN juga memberi pelatihan bagi para bidan se Kalbar. Kerjasama itu dilakukan bersama Ikatan Bidan Indonesia Kalbar bersama PKB.
“Tidak hanya melatih pemasangan KB MKJP saja, cara pendekatan ke masyarakat juga kami latih. Dengan pemahaman tersebut, peserta KB akan semakin baik,” tutup Pinta.
