PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menjadikan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai momentum penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan forum ini tidak hanya meninjau pelaksanaan program tahun 2025 dan 2026, tetapi juga menjadi dasar penyusunan program strategis 2027.
“Musrenbang ini menjadi ajang evaluasi sekaligus perencanaan agar pembangunan lebih terarah dan memberikan hasil nyata,” ujarnya usai membuka kegiatan di Aula Sultan Syarif Alkadrie (SSA), Kamis (2/4/2026).
Sejumlah capaian pembangunan, lanjutnya, patut diapresiasi. Di antaranya, penilaian pelayanan publik yang masuk delapan besar nasional serta nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencapai 91.
Namun demikian, ia mengakui adanya tantangan, terutama terkait kebijakan efisiensi dan penurunan dana transfer daerah. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 turut memengaruhi pendapatan daerah, termasuk penurunan pajak parkir.
“Pendapatan dari sektor parkir mengalami penurunan signifikan, salah satunya di kawasan Megamall Pontianak yang kini hanya sekitar Rp166 juta per bulan,” jelasnya.
Di sektor transportasi, pertumbuhan kendaraan yang tinggi juga menjadi persoalan. Data mencatat jumlah sepeda motor mencapai sekitar 844 ribu unit, kendaraan penumpang 92 ribu unit, dan kendaraan barang 46 ribu unit, yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
Sebagai solusi, Pemkot akan melakukan penataan geometrik simpang pada 2026, termasuk di kawasan Pontianak Timur. Selain itu, rencana pembangunan flyover, duplikasi Jembatan Kapuas III, serta pengembangan outer ring road terus didorong.
Pada sektor infrastruktur, peningkatan kapasitas jalan dilakukan melalui pembebasan lahan, termasuk di kawasan Sungai Jawi dan jalan paralel, serta rencana pembangunan bundaran di Pontianak Utara. Pemkot juga berharap dukungan Pemprov Kalbar untuk pelebaran jalan berstatus provinsi.
Sementara itu, penanganan banjir masih menjadi perhatian. Upaya jangka pendek dilakukan melalui optimalisasi drainase, jangka menengah dengan pengadaan pompa, dan jangka panjang melalui pembangunan outer ring kanal.
Dalam pelayanan air bersih, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nipah Kuning telah beroperasi dengan kapasitas 300 liter per detik, meski masih menghadapi tantangan ketersediaan air baku saat kemarau.
Di bidang lingkungan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) senilai sekitar Rp1,6 triliun terus berjalan. Pengelolaan sampah juga diarahkan ke sistem terpadu berbasis lingkungan, termasuk pengolahan menjadi kompos dan bahan bakar alternatif.
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan ruang publik seperti waterfront, masjid terapung, dan taman Al-Qur’an terus digencarkan. Rencana pembangunan Jembatan Garuda juga masih didorong.
Dari sisi sosial, angka kemiskinan di Kota Pontianak berada di kisaran 4 persen. Pemkot berkomitmen menurunkannya melalui program pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menekan pengangguran.
“Kita ingin Pontianak menjadi kota yang maju, sejahtera, humanis, dan mampu meningkatkan kebahagiaan masyarakatnya,” harap Edi.
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudi, menekankan pentingnya fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar kegiatan seremonial dikurangi dan anggaran dialihkan ke program produktif.
“Fokus kita harus pada program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendorong sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dunia usaha melalui program CSR untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menekankan pentingnya penguatan fondasi transformasi daerah dalam kerangka RPJPD 2025–2045.
Menurutnya, capaian pembangunan Kalbar sepanjang 2025 cukup positif, dengan pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, tingkat kemiskinan 5,97 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,9. Khusus Pontianak, IPM mencapai 82,8, tertinggi di Kalbar.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak berpuas diri.
“Pertumbuhan harus tetap inklusif dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” pesannya.
Ia menegaskan, Musrenbang harus menjadi forum strategis untuk menyepakati program prioritas yang berdampak nyata, bukan sekadar rutinitas administratif. Dalam keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga didorong untuk kreatif mencari sumber pendanaan alternatif dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.
“Momentum Musrenbang ini harus kita manfaatkan untuk bekerja lebih keras demi kemajuan Kalimantan Barat,” pungkasnya.
