PONTIANAK – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pontianak resmi dimulai. Pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini menjadi langkah penting untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari usaha konvensional hingga ekonomi digital yang terus berkembang.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjadi salah satu warga yang turut didata langsung oleh petugas BPS di kediamannya, Senin (22/6/2026). Didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, Edi menjawab berbagai pertanyaan terkait aktivitas ekonomi dan kondisi rumah tangga.
Menurut Edi, Sensus Ekonomi memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam merancang program pemberdayaan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Data yang akurat sangat penting untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Dari data tersebut pemerintah dapat menyusun program yang sesuai kebutuhan sekaligus menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil sensus juga akan membantu pemerintah memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat, sumber pendapatan warga, hingga sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
“Jika kondisi ekonomi masyarakat sudah terpetakan dengan baik, maka langkah-langkah pembangunan dan pemberdayaan dapat dilakukan secara lebih efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, menjelaskan bahwa petugas sensus telah diterjunkan ke seluruh wilayah kota untuk mendata berbagai jenis usaha yang beroperasi di Pontianak.
Menariknya, sasaran sensus kali ini tidak hanya mencakup toko, perusahaan, atau pelaku usaha yang memiliki tempat usaha fisik. Berbagai profesi yang berkembang di era digital juga masuk dalam cakupan pendataan.
“Pelaku usaha online, konten kreator, influencer, TikToker, penyanyi, MC, hingga berbagai profesi jasa lainnya juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi 2026,” jelas Amad.
Menurutnya, ekonomi digital dan industri kreatif kini memiliki kontribusi yang semakin besar terhadap pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, keberadaan sektor tersebut perlu didata agar menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap dan akurat.
Untuk menjamin kualitas data, BPS melakukan verifikasi dengan berbagai sumber pembanding, sekaligus mendata usaha-usaha yang ditemukan langsung di lapangan meski belum tercatat dalam basis data resmi.
Amad juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya. Ia memastikan seluruh data yang dihimpun dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Semakin akurat data yang diberikan, semakin baik pula kebijakan pembangunan yang dapat disusun,” pungkasnya.
