Aksaraloka.com, PONTIANAK – Narasi keberhasilan hilirisasi bauksit di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang.
Temuan itu terungkap dalam hasil Action Research yang dirilis Link-AR Borneo, Senin (29/6).
Tim Riset Link-AR Borneo, Raden Deden Fajarullah, menyebut penelitian dilakukan di tiga desa terdampak langsung aktivitas pertambangan dan pengolahan alumina, yakni Desa Pedalaman, Sebemban, dan Tanjung Bunut.
Menurut Deden, penelitian menemukan empat persoalan utama, mulai dari dugaan praktik pembebasan lahan yang tidak adil, manfaat ekonomi yang dinilai belum sebanding, dugaan pencemaran lingkungan, hingga meningkatnya kerusakan kawasan hutan akibat aktivitas tambang.
“Di balik narasi hilirisasi dan industrialisasi mineral, masyarakat masih menghadapi tekanan terhadap ruang hidup, sumber penghidupan, kualitas lingkungan, serta akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan mereka,” ujar Deden.
Dalam aspek penguasaan lahan, Link-AR Borneo menemukan harga pembebasan tanah yang ditawarkan kepada warga pada tahap awal relatif rendah dan baru meningkat setelah masyarakat melakukan penolakan maupun negosiasi.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam proses pelepasan hak atas tanah.
Penelitian juga menyoroti dugaan belum diterapkannya prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), terutama dalam pembebasan lahan komunal masyarakat di Dusun Beganjing.
Menurut Link-AR Borneo, proses tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan standar pertambangan yang bertanggung jawab.
Dari sisi ekonomi, manfaat yang diterima masyarakat dinilai belum sebanding dengan besarnya investasi maupun luas konsesi tambang.
Penyerapan tenaga kerja lokal disebut masih terbatas, sementara sebagian besar pekerja berstatus kontrak atau alih daya.
Sejumlah program pemberdayaan masyarakat juga disebut mengalami penyusutan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Persoalan lingkungan menjadi sorotan lain dalam riset tersebut. Link-AR Borneo mencatat adanya keluhan masyarakat mengenai kualitas air Sungai Kapuas, debu tambang, serta asap pembakaran batu bara.
Selain itu, insiden jebolnya tanggul limbah pada 2013 dan 2023 disebut memicu meningkatnya kekeruhan air berdasarkan keterangan warga.
“Kami mendorong pemerintah melakukan uji laboratorium dan verifikasi independen agar kondisi kualitas air dan udara dapat dipastikan secara ilmiah,” kata Deden.
Analisis citra satelit yang dilakukan tim riset juga mencatat akumulasi bukaan tambang mencapai sekitar 1.449 hektare sejak 2018.
Aktivitas tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kawasan hidrologis gambut dan meningkatkan risiko degradasi lingkungan apabila tidak diimbangi pengelolaan yang memadai.
Atas dasar temuan tersebut, Link-AR Borneo mendesak pemerintah pusat maupun daerah mengevaluasi tata kelola industri bauksit di Tayan Hilir.
PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) juga diminta meningkatkan transparansi operasional, memperkuat pengelolaan limbah dan reklamasi, membuka ruang dialog dengan masyarakat, serta memastikan penghormatan terhadap hak-hak warga dalam setiap proses pembebasan lahan.
