Aksaraloka.com, PONTIANAK – Pemerintah daerah Kalimantan Barat (Kalbar) didesak berani mengakui keterbatasannya dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang dan kini berdampak luas terhadap masyarakat.
Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Hanura, Suib, bahkan meminta pemerintah tidak gengsi untuk mengangkat “bendera putih” dan menyerahkan penanganan karhutla kepada pemerintah pusat melalui penetapan status bencana nasional.
Pernyataan itu disampaikan Suib seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahap I bersama perwakilan masyarakat dan berbagai pihak di DPRD Kalbar, Senin (14/9).
Menurut Suib, persoalan karhutla di Kalbar sudah tidak tepat lagi jika hanya dilihat sebagai persoalan teknis penanganan kebakaran.
Dampaknya telah merembet ke kesehatan, ekonomi, transportasi, hingga krisis air bersih.
“Intinya kita angkat bendera, bendera putih lah sudah. Jangan malu-malu. Saya harus memberitahu ini dan pemerintah harus mengakui,” tegas Suib.
Suib mengatakan, dalam RDP tersebut pihaknya membandingkan berbagai data yang disampaikan NGO, LSM, perwakilan masyarakat dengan data pemerintah.
Menurutnya, forum tersebut bukan untuk saling menyalahkan. Namun, fakta di lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan.
“Saya sebenarnya sangat bersepakat dan ingin ini pemerintah pusat betul-betul mengambil alih,” ujarnya.
Suib menilai salah satu langkah yang perlu segera ditempuh adalah penetapan karhutla di Kalbar sebagai bencana nasional.
Dia menyebut sejumlah indikator untuk mendorong status tersebut sudah terlihat, terutama dari sisi dampak terhadap masyarakat.
“Secara tidak langsung korban kita sudah banyak, yaitu banyak warga kita itu sudah mengalami ISPA. Berarti poin itu sudah tercukup,” katanya.
Tak hanya kesehatan, Suib menyoroti lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, mulai terasa di wilayah selatan Kalbar.
Salah satunya akibat kedangkalan Sungai Kapuas yang mengganggu distribusi bahan bakar minyak (BBM).
“Sedangkan kita ketahui di Kalimantan Barat untuk memobilisasi transportasi barang kebutuhan masyarakat di daerah selatan itu sangat bergantung terhadap angkutan. Ini sudah mulai lumpuh,” ungkapnya.
Dampak karhutla dan kekeringan, lanjut Suib, juga mulai menghantam masyarakat di pelosok desa.
Kerugian ekonomi dinilai sudah sangat masif. Bahkan persoalan kebutuhan dasar seperti air bersih kini menjadi masalah serius.
“Kita tidak bisa membayangkan balita, ibu-ibu hamil untuk memasak. Kalau air minum mungkin bisa diupayakan, tapi untuk memasak dan kebutuhan sehari-hari sangat-sangat riskan sekali,” jelasnya.
Suib menilai situasi tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Sebab, persoalan karhutla bukan pertama kali terjadi di Kalbar.
Bencana serupa terus berulang dari tahun ke tahun, tetapi persoalan mendasar dinilai belum berhasil diselesaikan.
“Saya menganggap bahwasannya pemerintah daerah sudah tidak bisa menangani,” tegasnya.
Bahkan, Suib secara terbuka menyebut pemerintah telah gagal apabila melihat kondisi karhutla yang terus berulang dengan dampak yang semakin luas.
“Ya saya kira pemerintah sudah gagal. Karena kalau tidak gagal, tidak parah seperti ini. Itu kan sudah berulang kali seperti ini,” katanya.
Dia juga menyinggung persoalan pembangunan kanalisasi dan berbagai upaya mitigasi lainnya yang hingga kini belum mampu menjadi solusi menyeluruh.
Suib menyebut setelah perubahan APBD Provinsi Kalbar, anggaran dana tidak terduga (DTT) untuk menghadapi situasi darurat hanya sekitar Rp20 miliar.
Menurutnya, angka tersebut tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah desa yang harus menghadapi dampak bencana.
“Desa kita ini lebih dari 2 ribu. Kalau kita bagi 2 ribu melalui kabupaten, berapa dapatnya? Memang dari postur anggaran kita sudah tidak bisa,” ujarnya.
Karena itu, Suib meminta pemerintah daerah tidak lagi menutupi keterbatasan tersebut.
Dia justru mendorong kepala daerah di seluruh Kalbar untuk terbuka kepada masyarakat.
“Artinya beginilah saya, saya minta kejujuran pemerintah daerah, bupati, wali kota, dan provinsi. Sudahlah, kalau memang kita sudah tidak bisa, terbuka saja,” katanya.
Menurut Suib, masyarakat sudah bisa melihat sendiri kondisi di lapangan. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu keadaan semakin parah sebelum meminta pemerintah pusat turun tangan.
“Faktanya masyarakat publik sudah bisa mengetahui bahwasannya kita memang tidak punya anggaran ke arah sana. Jadi pemerintah pusat segera menanggapi aspirasi masyarakat Kalimantan Barat. Jangan sampai menunggu ini makin parah,” tegasnya.
Suib juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlena ketika kondisi karhutla dan kekeringan mereda.
Dia khawatir pola yang sama kembali terjadi pada musim berikutnya, termasuk ketika kondisi El Nino kembali muncul.
Menurutnya, ancaman bukan hanya asap, tetapi juga krisis air bersih yang sudah mulai dirasakan masyarakat.
“Yang kedua, saya sangat tidak menginginkan kembali bahwa ketika cuaca seperti ini, kekeringan ini ternyata normalnya nanti terjadi bulan Januari, umpama 2027, apa yang terjadi?” ujarnya.
Dia menilai pemerintah harus menggunakan momentum bencana saat ini untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan sistem mitigasi.
Mulai dari tata kelola perizinan, pembatasan aktivitas yang berpotensi memicu karhutla, hingga pembangunan infrastruktur pencegahan kebakaran.
“Harapan tadi teman-teman itu, mulai dari mitigasi kelemahan kita di mana, apakah kita sudah overload terkait masalah pengeluaran izin, terkait pembatasan permasalahan, hanya bisa melalui status bencana nasional,” katanya.
Menurutnya, jika status bencana nasional ditetapkan, pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kelemahan yang selama ini tidak mampu ditangani di tingkat daerah.
Suib juga menyinggung keterlibatan perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan dalam penanganan bencana.
Dia mengatakan Kalbar sebenarnya telah memiliki regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dapat digunakan untuk mendorong perusahaan ikut membantu masyarakat.
Namun, kontribusi tersebut dinilai tetap tidak akan cukup untuk menangani persoalan karhutla dalam skala besar.
“Kalau untuk menangani semuanya, saya kira hanya pusat,” tegasnya.
Dia menilai kekuatan daerah sangat terbatas, sementara dampak fenomena El Nino jauh lebih luas.
Padahal, kata Suib, ancaman El Nino bukan sesuatu yang datang tanpa peringatan.
“Saya sendiri sudah membaca informasi itu sekitar empat bulan yang lalu. Dan sudah termasuk dari pemerintah itu, semua OPD, semua dinas terkait itu bersiap-siap untuk menghadapi hal ini,” katanya.
Namun, kesiapan tersebut dinilai belum sebanding dengan skala ancaman yang terjadi di lapangan.
“Kita kekuatannya sangat terbatas, tapi dampak dari El Nino sangat meluas sehingga tidak matching,” ujarnya.
Karena itu, Suib kembali menegaskan pemerintah harus berhenti mempertahankan kesan seolah-olah mampu menangani seluruh persoalan sendiri.
“Intinya kita angkat bendera putih lah sudah. Jangan malu-malu. Pemerintah harus mengakui,” pungkasnya.
