Aksaraloka.com, PONTIANAK – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Barat, H. Budi Prasetyo, mendukung keputusan DPP PPP memberhentikan Agus Suparmanto dari jabatan Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal.
Budi menilai keputusan tersebut merupakan langkah tegas yang wajar dan lumrah diambil ketika kesabaran sudah mencapai titik nadir.
Ia meminta keputusan itu disikapi secara positif demi menjaga keberlangsungan organisasi partai.
Menurut Budi, pemberhentian tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan bersama 38 DPW PPP dari seluruh Indonesia dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III.
“Ini hal yang wajar dan lumrah pada titik nadir kesabaran. Kita sikapi secara positif sebagai bentuk ketegasan,” ujar Budi Prasetyo.
Ia menjelaskan, penataan kepengurusan DPP PPP tidak bisa terus ditunda. Partai harus segera bergerak karena agenda politik dan tahapan verifikasi partai menjadi bagian penting dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.
Budi menegaskan, kepastian kepemimpinan di tingkat pusat sangat dibutuhkan agar roda organisasi di daerah tetap berjalan efektif.
Tanpa ketegasan dalam mengambil keputusan, jajaran pengurus daerah berpotensi menghadapi kesulitan saat berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Karena itu, DPW PPP Kalbar menghormati langkah yang diambil DPP PPP.
Ia berharap keputusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal dan memastikan seluruh agenda partai berjalan sesuai rencana.
Lebih lanjut, Budi meminta DPP PPP segera mengambil langkah taktis, strategis, dan politis untuk menyusun kepengurusan secara komprehensif.
Menurutnya, pembenahan organisasi harus segera dituntaskan agar PPP tidak kehilangan momentum dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.
“DPP harus segera mengambil langkah taktis, strategis, dan politis untuk menyusun kepengurusan secara komprehensif. Agenda partai tidak bisa terus ditunda,” tegasnya.
Budi berharap keputusan tersebut menjadi titik awal bagi PPP untuk kembali fokus pada konsolidasi organisasi, penguatan struktur hingga daerah, serta persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.
Dengan kepengurusan yang tertata dan koordinasi yang solid, PPP diharapkan mampu menjaga stabilitas internal sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi Pemilu 2029.
